Article

Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi Di Minang Kabau (Studi Kasus di Kota Padang)

Source: OAI

ABSTRACT 04015532 Dalam harta pusaka tinggi, sering terjadi perselisihan atau persengketaan dalam suatu kaum yang mana harta pusaka tinggi tersebut dijual tanpa sepengetahuan kaumnya. Sebab di dalam adat Miuangkabau harta pusaka tinggi merupakan martabat dan harga diri dari suatu kaum, maka dari itu apabila terjadi penjualan harta pusaka tinggi sama halnya menghilangkan salah satu dari daerah suatu kaum atau suku, akhirnya mengurangi ulayat atau nagari. Penggunaan harta pusaka dalam hubungannya dengan kepentingan yang mendesak adalah sebagai berikut Rumah Gadang Katirisan (memperbaiki rumah gadang), Gadih Gadang Balum Balaki (perempuan besar belum bersuami), maiktabujua ditangah rumah (mayat terbujur ditengah rumah) Mambangkik Batang Tarandam (Membangkit Batang Terendam). Dalam hal ini akan di kaji mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa harta pusaka tinggi di kota Padang, cara yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa harta pusaka tinggi, keberhasilan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di kota Padang daIam menyelesaikan sengketa harta pusaka tinggi serta upaya pemerintah kota Padang untuk memaksimalkan fungsi KAN dalam menyelesaikan sengketa. Untuk mengkaji pennasalahan tersebut, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Lokasi penelitian ini di kota Padang. Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terkait dengan sengketa harta pusaka tinggi atau pihak-pihak yang bersengketa yang berada di Kecamatan Pauh, dan sebagai sampel diambil 20 orang, dan untuk melengkapi data tersebut diperlukan tambahan informasi dari nara sumber lainnya seperti Ketua, Sekretaris dan Ketua Bidang Perdamaian Adat KAN PauhV, 3 orang alim ulama dan 5 orang ninik mamak dengan teknik purposive sampling, dan data yang diambil adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa faktor penyebab timbulnya sengketa ada 2, yaitu faktor Internal meliputi praktek administrasi pagang gadai ala adat Minangkabau yang tidak sesuai dengan tuntutan adrninistrasi sekarang, pola hubungan sosial mamak-kemenakan yang mulai menunjukkan kelonggaran, sedangkan factor Eksternal meliputi peningkatan dan pengembangan pembangun fisik, pendidikan sosial, ekonomi yang ada di Kanagarian Pauh V, khususnya sejak kota Padang memperluas cakupan wilayahnya ke Kanagarian Pauh V, semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kanagarian Pauh V, sementara luas tanah yang ada tidak mengalami penambahan. Penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di Minangkabau diselesaikan secara berjenjang naik bertangga turun, mulai dari lingkungan kaum, lingkungan suku dan nagari, bila pada tingkat suku tidak terdapat penyelesaian dapat dilanjutkan ke tingkat kerapatan adapt nagari (KAN) kepada salah satu pihak yang berperkara yang merasa dirugikan supaya dapat dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi/ke Pengadilan Negeri. Dalam menyelesaikan suatu sengketa. KAN berbentuk perdamaian, musyawarah dan mufakat sepanjang adat yang berlaku dengan mempedomani silsilah ranji/ranji suku dan kaum yang bersengketa, Dalam menyelesaikan sengketa kerapatan adat nagari dilakukan dengan aturan atau cara yaitu : musyawarah, mufakat, langsung pada pokok sengketa, lebih menerapkan hukum adat. Dengan terciptanya perdamaian tersebut, maka jumlah perkara perdata yang rnaju ke Pengadilan makin berkurang. Untuk meningkatkan kemampuan anggota kerapatan adat nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa maka diadakan penataran, pelatihan-pelatihan dan fasilitasi secara umum. Disarankan dalam hal menjual, menggadaikan dan mensertifikatkan tanah harta pusaka tinggi haruslah dengan izin dan diketahui oleh seluruh anggota kaum agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman yang bisa menimbulkan persengketaan. Diharapkan pada pemerintah agar menertibkan pedoman resmi tentang hukum acara perdata yang menjadi pegangan oleh setiap anggota KAN dalam menyelesaikan perkara, kalau keputusan KAN tidak diterima oleh salah satu pihak yang berperkara dan gugatannya dilanjutkan ke Pengadilan Negeri, untuk meningkatkan pelaksanaan penyelesaian perkara oleh kerapatan adat nagari (KAN) disarankan agar meningkatkan pengetahuan dan penguasaan hukum adat oleh anggota KAN yang bersangkutan dan yang lebih penting lagi adalah bagi pihak pemerintah hendaknya memberikan bantuan pelatihan, penataran dan bantuan dana yang Iebih dari tahun-tahun sebelumnya, perlunya suatu program yang terencana baik jangka pendek maupun jangka panjang sehubungan untuk meningkatkan upaya dan kemampuan KAN dan bekerja sama dengan pemerintah. Concerning high-inherited wealth, disputes or conflicts often occur in the clan in which the high-inherited wealth is sold without being known by the other members of the clan. In the tradition of Minangkabau, the high-inherited wealth is the dignity and self-esteem of the clan, therefore, if the high-inherited wealth is sold, it is the same as eliminating one of the regions of the clan, which eventually decreases the region or country. The use of the high-inherited wealth related to the urgent interests is as follows: Rumah Gadang Katirisan (renovating the big house), Gadih Gadang Balum Balaki (unmarried adult woman), Maik Tabujua di Tangah Rumah, (Longitudinal Dead body in the middle of house), Mambangkik Batang Tarandam (Arising a sunk stalk). In this case, it will be analyzed the factors which cause the occurrence of disputes on the high-inherited wealth in Padang City, the ways of solving the disputes on the high-inherited wealth, the success of Kerapatan Adat Nagari (KAN) in Padang City in solving the disputes on the high inherited wealth and the efforts of the government of Padang City to maximize the functions of KAN in the dispute resolution. To analyze the above problems, this research is analytical, descriptive. The location of this research was Padang City. The population of this research was the people related to the disputes on the high-inherited wealth or the people on disputes in Pauh Sub district, and for the sample, it was taken 20 persons, and to complete the data, it was necessary to get other additional sources, such as the Head, Secretary, and the Division Chairman of the Perdamaian Adat KAN Pauh V, 3 religious leaders, and 5 ninik mamak, using a purposive sampling technique. The data obtained were the primary data obtained through interviews and the secondary data were taken through a library study. From the results of this research, it is known that there are two factors which cause the occurrences of the disputes: the internal factors which include the administrative trade practices in Minangkabau tradition which are not suitable to the present administrative requirement, the social relationship pattern of uncle-niece/nephew which begins to loose, while the external one includes the increase and improvement of the physical development, social education, and economy at Kanagarian Pauh V, especially since Padang City has expanded its region to Kanagarian Pauh V, the increasing growth of population at Kanagarian Pauh V, while the existing area of the land does not change. The disputes on the high inherited wealth in Minangkabau are solved are in some steps, from the circles of the clans, the circles of the clans and the regions, and if in the level of kerapatan adat nagari (KAN) the disputes cannot be solved, the parties on disputes who feel to be harmed, the resolution can be continued in the higher level/ in the Court of First Instance. In solving a dispute, KAN takes the forms of reconciliation and discussion to reach an agreement in accordance with the prevailing tradition by orienting to the ranji family tree/the ranji of the clans on disputes. In solving the disputes, kerapatan adat nagari is conducted using the rules and the ways, that is, the discussion to reach an agreement which leads to the main subject of the disputes, based on the traditional law. By reaching reconciliation, then the numbers of civil cases which are submitted to the court of first instance increasingly decrease. To improve the ability of the members of kerapatan adat nagari (KAN) in the dispute resolution, then it is provided general upgrading, trainings, and facilities. It is suggested that the acts of selling, mortgaging, and registering the lands of the high-inherited wealth should be done by the approvals of the members of the clan to avoid misunderstanding which can result in disputes. It is expected that the government regulates the official guidance concerning the civil laws which can be the directive for each member of KAN in the dispute resolution, if the decisions of KAN are rejected by one of the parties on Disputes, the suits are submitted to the court of first instance, and to improve the implementation of dispute resolutions by kerapatan adat nagari (KAN), it is suggested to improve the knowledge and the traditional law mastery by the related members of KAN, and the more important is that the government should give more trainings, upgrading, and financial assistance than it gave in the previous years, and it is necessary to make well-planned programs, both in the short and long terms, concerning the improvement of the efforts and abilities of KAN and cooperation with the government. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum

6 Bookmarks
 · 
1,391 Views