Article

Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Merek

Source: OAI

ABSTRACT 04008639 Bergabungnya Indonesia menjadi anggota World Trade Organization (selanjutnya disebut WTO) dan diratifikasinya kesepakatan akhir GATT Putaran Uruguay telah merubah tatanan kehidupan perundang-undangan Indonesia, khususnya peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (khusunya hak atas merek). Dimana telah diundangkannya Undang-Undang Merek terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Jika ditinjau dati pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas dan pemakaiannya. Bagi pedagang, merek (umumnya) digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan memperluas pasar. Dari pihak konsumen, merek diperlukan untuk memberikan pilihan barang dan jasa yang diperlukan berdasarkan prioritas kebutuhannya. Oleh karena itu merek mempunyai suatu nilai yang bersifat ekonomi, sehingga tidak jarang terjadi pemalsuan merek termasuk di dalamnya merek terkenal. Berdasarkan hal itulah maka perlu diketahui tentang Apakah perbedaan khusus antara asas-asas pidana umum yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai peraturan yang bersifat lex generalis. dengan pengaturan pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang Merek 2001, sebagai peraturan yang bersifat lex specialis, Bagaimanakah perlindungan merek dan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana merek secara internasional baik yang diatur dalam Persetujuan TRIPs, maupun petjanjian konvensi intemasional lainnya, Bagaimanakah upaya pemerintah dalam mencegah secara dini atau bertindak secara proaktif dalam melindungi merek-merek terkenal baik melalui tindakan kepabeanan/imigrasi atau tindakan lainnya. Guna membahas permasalahan di atas maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif Metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekudner dan tertier. Kemudian data-data tersebut dianalisa dengan metode kulaitatif sehingga dapat ditarik suatu kesirnpulan yang bersifat deduktif-induktif. Bahwa Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki titik singgung dengan Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Namun dengan berlakunya Undang-undang Merek, maka pemberlakuannya merupakan lex specialis dari aturan-aturan dalam KUHP yang bersifat lex generalis. Dimana terdapat perbedaan yang mencolok antar ketentuan di dalam KUHP dengan Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 baik dari segi: ancaman sanksi pidananya, prosedur penyidikan dan sifat delik aduannya. Bahwa perlindungan terhadap pemilik merek telah di atur secara tegas di dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 UUM. Bahwa upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pemilik merek yaitu dengan cara Provisional Measure, Injunction, Special Requirements Related to Border Measures, dan Criminal Procedures. Guna memberikan perlindungan yang lebih lagi kepada pemilik merek maka disarankan kepada pemerintah untuk masih perlu sosialisasi terus menerus mengenai pentingnya HaKI dan khususnya penegakan hukum merek kepada masyarakat. Masyarakat hams dibiasakan menggunakan barang dengan kualitas yang baik, sehingga barang berkualitas rendah yang umumnya merupakan hasil pelanggaran merek tidak akan dipakai konsumen. Disarankan untuk lebih meningkatkan lagi sanksi pidana penjara sehingga dengan semakin beratnya pidana penjara akan membuat jera pelaku tindak pidana, dan kepada aparat penegak hukum untuk lebih lagi meningkatkan penegakan hukum maupun kemampuan penguasaan hukum dibidang merek. Joining of it Indonesia become member of World Trade Organization (WTO) and ratification of final agreement of GATT Rotation of Uruguay have change tatanan life of legislation of Indonesia, specially respective law and regulation with Intellectual Property Rights (especially of trademarks). Where have its last Code/Law Merck altered with Code/Law Number 15 Year 2001. If evaluated from producer side, trademarks used for guarantee assess result of its production, especially regarding quality and his usage. To merchant, trademarks used for the promotion of its merchandise goods utilize to look for and extend market. Of consumer side, brand needed to give goods choice and needed service pursuant to its requirement priority. Therefore brands have an value having the character of economics, so that not rarely happened forgery of brand of is including in it famous brand. Pursuant to matter that's hence it is important to know about Do special difference among public crime grounds which decanted in Criminal Code, as regulation having the character of generalist lex, with arrangement of crime sections in Code/Law Merk 2001, as regulation having the character of specialist lex, How protection of brand and applying of crime sanction to brand doing an injustice internationally both for arranged in agreement TRIPS, and also agreement of other international convention, How governmental effort in preventing early or act by proactive in protecting famous brands either through tollbooth action / other action or immigration Utilize to study problems above hence these researches have the character of analytical descriptive with approach of normative yuridis. Method data collecting by using data of secondary cover materials punish primary, and secondary of tertier. Later; Then the data’s analyzed with method of qualitative so that can be pulled [by] a[n conclusion having the character of deductive – inductive That doing an injustice which is arranged in Criminal Code have dot touch with Rule of Crime which is arranged in Code/Law Number 15 Year 2001 about Brand. But by going into effect Code/Law of Merck, hence its application represent specialist lex of orders in KUHP having the character of generalist lex. Where there are difference which striking between ketentuan in KUHP with Code/Law Brand Number 15 Year 2001 either from facet: its crime sanction threat, investigation procedure and nature of its crime by accusation. That protection to owner of brand has in arranging expressly in Section 90 up to Section 95 DUM. That effort of pemrintah in giving protection to owner of brand that is by Provisional Measure, Injunction, Special Requirements Related Border Measures to, and Criminal Procedures. Utilize to give more protection again to owner of brand hence suggested to government to still need continuous socialization of important hitting of him of HaKi and specially the straightening of brand law to society. Society has to be accustomed to use goods with quality of good, so that goods with quality lower which generally represent result of collision of brand will not wear by consumer. Suggested to be more improve again crime sanction serve a sentence so that progressively prison crime wt. will make to discourage perpetrator of doing an injustice, and to enforcer government officer punish to be more again improve the straightening of law and also ability of domination of brand area law Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum

1 Bookmark
 · 
444 Views