Article

Peranan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Dalam Penanganan Piutang Negara Macet Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Penelitian Di Kantor Pelayanan Kekayaannegara Dan Lelang Medan)

Source: OAI

ABSTRACT 09E02302 Berlakunya Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara merupakan dasar bagi Pengurusan Piutang Negara yang berasal dari kredit macet Bank Pemerintah. Lembaga PUPN ini diadakan untuk melakukan penarikan kembali dana-dana pemerintah yang macet dalam pengembaliannya secara efektif dan efisien dan waktu yang singkat tanpa melalui proses pengadilan. Meningkatnya jumlah kredit bermasalah mengakibatkan pemerintah merasa perlu diadakan revisi dalam tata cara penghapusan piutang negara/ daerah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2006, yang merupakan konsistensi dari Undang-Undang No.49 Prp Tahun 1960 sehingga dapat meringankan pengusaha kecil dan menengah dalam hal pengembalian utangnya pada negara. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisa data yang diperoleh secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai peran Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam penanganan kredit macet sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2006. Untuk itu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu didasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan lalu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan alat penelitian yang digunakan adalah studi dokumen, dan pedoman wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian, KPKNL sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah sejak terbitnya Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2006 perannya dalam penanganan kredit macet Bank BUMN sudah semakin berkurang. Pengurusan piutang diserahkan pada masing-masing BUMN yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat yang diatur Undang-Undang tentang BUMN dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun dalam penerapannya dirasakan sangat sulit menyatukan persepsi terhadap PP ini karena masih ada peraturan yang lebih tinggi menganjal penerapan PP tersebut sehingga menimbulkan kerancuan, yang dalam ini adalah terjadinya ketidakpastian hukum. Namun dengan sosialisasi yang merata dari pihak terkait (Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan aparat penegak hukum) dan adanya niat baik dari para bankir dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2006 ini serta adanya aturan normatif yang mampu menjamin kepastian hukum, diharapkan pengembalian asset negara lebih terjamin dan peran KPKNL lebih terfokus pada pengelolaan aset pemerintah yang ada di lingkungan Departemen Keuangan. The enactment of Law No.49 Prp of 1960 regarding Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), the Committee of National Receivable Terms is constitute base for handling the national receivable originally emerged on a bad credit owned by government banks. This PUPN institute is established primary to got refund any government fund as congestion, for repayment due to is not effective and efficient, to tackle it in a short time without got any court process. Rising the amount of stagnant credit resulting in the authority is urged to produce a revision in finding a properly way to write off the state receivable as it is cast in a government regulations No.33 of 2006, as it is a consistency to the Law No.49 Prp Regulations of 1960 for it may relieve especially those small and middle scale enterprises in repaying their debts to state. This study is completed descriptively aimed to describe and analyze the data which is obtained systematically, factual, and accurately regarding the role of Kantor Pelayanan Keuangan Negara and Lelang (KPKNL)- the State Auction Office in handling the bad credit before and after taking effective the Government Regulations No.33 of 2006. The research to this study adopting an empirical juridical method based on a fact occurred in field, then to relate it to the regulations rule as effective, whereas the research tool adopted is document study, and the interview guidance. The analysis to the data made qualitatively by using an inductive method. The result of study showed that KPKNL as a vertical authority for the Direktorat Jenderal Kekayaan Negara function under and responsible directly to the Head Office of Regional since thence issuing the Government Regulations No.33 of 2006 its role in handling a bad credit on State Banks got run to minimal. Later, the receivable matter is surrendered to each State Banks as managed based on a healthy principles corporation in managed as ruled according to the Regulations on BUMN and the Law on Limited Corporations. Accordingly, in applied it seemly difficulty to unite perception on this Regulations since found a high rank regulations to barrier it and it cause a confusion, in this case existing uncertainly in law enforcement. It is fortunately, by socialization uniformly valid conducted by the Finance Department, Bank Indonesia and the authority and under a good will by those bankers in implementing the government regulations of No.33 of 2006 even existed a normative rules capable to assure the law enforcement, it is hopefully the restitution the state assets shall be more securely and the role of KPKNL shall be more focused on managing the government assets available on the scope of Finances Department. Prof. Muhammad Abduh, SH. ; Prof.Dr.Budiman Ginting, SH,Mhum. ; Dr.Pendastaren Tarigan, SH,MS

0 Bookmarks
 · 
254 Views