Article

Pengaturan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami (Studi : Di Kecamatan Medan Maimun)

Source: OAI

ABSTRACT 04008696 Hukum Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan sesama manusia. Salah satu hubungan sesama manusia adalah melalui perkawinan. Suatu perkawinan tidak hanya didasarkan pada ikatan lahir saja ataupun bathin saja, tetapi merupakan perwujudan dari ikatan lahir dan bathin. Di Indonesia perkawinan diatur dalam UUP No 1/1974 dan aturan Pelaksanaanya PP No 9/1975, dan khusus bagi orang Islam berlaku juga ketentuan yang diatur dalam KHI Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu juga dengan seorang wanita, namun dalam keadan tertentu lembaga perkawinan yang berasaskan monogami sulit dipertahankan.sehingga dalarn keadaan yang sangat terpaksa dimungkinkan seorang laki-laki memiliki istri lebih dari seorang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UUP. Pasal 35 UUP mengatur tentang harta benda dalam perkawinan yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Dalam pasal 37 UUP menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sedangkan di dalam KHI diatur apabila perkawinan putus (karena perceraian), harta bersama dibagi antara suaml istri dengan pembagian yang sama (1:1). Dalam hal seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari seorang maka akan timbul suatu sengketa mengenai harta bersama tersebut, sehingga diperlukanlah suatu aturan yang jelas mengenai pembagian harta tersebut. Untuk itulah diadakan penelitian mengenai pengaturan harta bersama dalam perkawinan poligami , serta bagaimana pembagian harta jika suami meninggal dunia dan bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami pada masyarakat penduduk Kecamatan Medan Maimun. Penelitian ini bersifat deskriptis analitis, Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metoden yuridis Normatif dan yuridis sosiologis, lokasi penelitian adalah Kecamatan Medan Maimun yang meliputi Enam Desa sebagai sample yakni Desa Kampung Baru, Desa Jati, Desa Sei Mati, Desa Aur, dan Desa Hamdan. Pengambilan Sample dilakukan secara purposive sampling. Responden ditetapkan 20 orang yaitu yang melakukan perceraian dari perkawinan poligami di Kecamatan Medan Maimun. Data Primer dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, makalah-makalah, yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung, dan studi lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara langsung dengan para responden. Hasil Penelitian menunjukan bahwa dalam hal seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari seorang atau melakukan perkawinan poligami, maka terhadap harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan tersebut terpisah dan berdiri masing-masing diantara para istri, dan istri kedua baru mempunyai hak atas harta sejak akad perkawinanya berlangsung dan tidak mempunyai hak atas harta bersama yang diperoleh dari perkawinan sebelumnya. Dalam perkawinan poligami, jika suami meninggal dunia, maka terhadap harta bersama tersebut dibagi diantara para istri dengan pembagian 1/2 bagian menjadi hak istri dan 1/2 bagian yang menjadi hak suami dari harta bersama dibagi kepada seluruh istri-istri. Pada masyarakat Kecamatan Medan Maimun yang melakukan perkawinan poligami, terhadap harta bersama pembagiannya dilakukan dengan jalan musyawarah tanpa melalui jalur pengadilan. Terhadap pembagian tersebut didasarkan atas kesepakatan antara suami istri masing-masing mendapat ½ bagian atas harta bersama. Disarankan kepada para pihak yang ingin melaksanakan perkawinan agar melakukan perjanjian sebelum perkawinan itu berlangsung, sehingga jika terjadi perceraian akan membagi harta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini bertujuan untuk menghindari timbulnya sengketa mengenai harta bersama. Kepada para wanita untuk menghindari suatu perkawinan di bawah tangan. Hal ini agar tidak menimbulkan kerugian dikemudian hari khususnya mengenai hak atas harta bersama The Islamic law regulates the relationship between human being to Allah SWT and human beings themselves. One of relationship among human is through marriage. A marriage is not merely tied in physical or psychological bond, but it is manifestation of both physical and psychological bond. In Indonesia, the marriage is regulated in UUP No 1/1974 and implementation Rule is PP No 9/1975 and particularly for Moslem, the provision regulated in KHI also applies. Principally in a marriage, a man is only allowed to have a wife, and also for woman, but in certain condition the marriage institution basing on monogamy is difficult to maintain, so in the very forced situation, a man is allowed to have more than one wife based on requirements stipulated by UUP. Chapter 35 of. UUP regulated about the property in a marriage, the property requested mutually during the marriage becomes the mutual property. In chapter 37 of UUP, says that if a marriage breaks due to a divorce, the mutual property will be regulated according to it's separate law, but in KHI says that if a marriage breaks (do to divorce), the mutual property will be divided between husband an wife in ratio of 1:1. In a case that a man has more than one wife, a conflict will occur regarding the mutual property, it therefore requires the clear rule regarding the division of the property. Thus, a research is conducted regarding the regulation of mutual property in a polygamy marriage, and how division is if husband dies and implementation of mutual property division in polygamy marriage in peoples of Kecamatan Medan Maimun. This is an analytical descriptive research, and approach method in this research is normative juridical and sociological juridical, the location of research is Kecamatan Medan Maimun covering six Villages as sample they are: Kampung Baru, Desa Jati, Desa Sei Mati, Desa Alur and Desa Hamdan. Sampling is by purposive sampling The selected respondent is 20 peoples, those who committed the divorce of polygamy marriage in Kecamatan Medan Maimun. Both Primary and secondary data are gained by library research, articles, jurisprudences of supreme Curt , and field research by direct interview and distributing the questionnaires. The result of research indicates, that in the case that a man has more than one wife or practicing the polygamy marriage, so mutual property requested .during marriage will be separated and independent between the wives, and second wife will have right over the property since the agreement of marriage accrued and she has no right over the mutual property requested from previous marriage. In Polygamy marriage, if husband dies, the mutual property is divided between wives in proportion that 1/2 will be for wife and 1/2 for husband of mutual property divided to all wives. In people of Kecamatan Medan Maimun who committed the polygamy marriage, the division of mutual property is conducted by agreement without court intervention. The division is based on agreement between husband and wife, that each of them will get 1/2 part of mutual property. Dr. Runtung Sitepu, S.H, M.Hum

10 Bookmarks
 · 
1,110 Views