Article

Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Nasabah Debitur/Penanggung Hutang Dalam Kaitan Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan)

Source: OAI

ABSTRACT 04015340 Salah satu proses pengurusan piutang negara macet yang dilakukan oleh PUPN Cabang dan KP2LN Medan dengan cara melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap harta kekayaan nasabah debitur/penanggung hutang. Pasal 91 ayat (l), (2) dan (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang pengurusan piutang negara menyebutkan bahan pemblokiran terhadap barang jaminan dan atau harta kekayaan lain dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Pemblokiran yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara dan ditujukan kepada instansi yang berwenang. Pemblokiran terhadap harta kekayaan lainnya milik nasabah debitur/penanggung hutang yang tersimpan pada bank milik nasabah debitur/penanggung hutang. Pemblokiran terhadap surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan setelah memperoleh izin tertulis dari Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal. Berdasarkan ketentuan tersebut belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga dari permasalahan tersebut, dapat dikaji faktor-faktor yang menyebabkan dilakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap harta kekayaan. nasabah debitur/penanggung hutang, pelaksanaan pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan nasabah debitur/penanggung hutang oleh KP2LN Medan dan hambatan yang dihadapi oleh PUPN Cabang dan KP2LN Medan dalam melakukan pemblokiran dan penyitaan serta upaya penyelesaiannya. Untuk mengkaji permasalahan tersebut maka sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Lokasi penelitian adalah KP2LN Medan. Sebagai sampel responden ditetapkan 20 orang dan ditambah informan sebanyak 7 orang. Alat pengumpulan data primer adalah pedoman wawancara dan kuesioner. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan eara kwalitatif. Faktor dilakukan pemblokiran dan penyitaan atas harta kekayaan milik nasabah debitur/penanggung hutang apabila jumlah hutang belum dinyatakan lunas atau belum dinyatakan selesai. Tindakan ini dilakukan dalam rangka pengamanan terhadap harta kekayaan nasabah debitur/penanggung hutang. Pelaksanaan pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan milik nasabah debitur penanggung hutang pada instansi yang berwenang dalam hal ini untuk tanah pemblokiran pada BPN/Kantor Pertanahan setempat. Untuk kendaraan bermotor pemblokirannya pada Dit/Sat Lantas Kepolisian. Untuk kapal dimintakan pemblokiran kepada Syah Bandar, hambatan-hambatan yang dihadapi adalah biaya yang perlu dikeluarkan atau yang dikenakan dalam melakukan pemblokiran pada instansi yang berwenang tidak memadai bahkan tidak ada. Masih adanya dokumen-dokumen (bukti kepemilikan) yang tidak dikuasai seperti bukti kepemilikan berupa sertifikat dan adanya pengikatan yang tidak sempurna. Pisik objek yang diblokir dan disita tidak diketahui lagi keberadaannya khususnya untuk barang bergerak, objek sita yang akan disita terlebih dahulu telah disita oleh instansi lain objek yang diblokir dan sita milik pihak ketiga yang tidak diikat secara sempurna. Disarankan kepada nasabah debitur/penanggung hutang supaya nasabah debitur/penangung hutang prestasinya sebagaimana yang telah disepakati antara nasabah debitur dengan kreditur sebagaimana telah tertuang dalam perjanjian kredit, dan bila terjadi kemacetan maka akibat hukumnya adalah terhadap barang jaminan dan harta kekayaan nasabah debitur/penanggung hutang akan dilakukan pemblokiran dan penyitaan. Kemudian apabila kredit macet tersebut berhenti total dan nasabah debitur/penanggung hutang tidak mempunyai niat untuk membayarnya, maka diharapkan kepada PUPN Cabang dan KP2LN Medan agar bertindak secara tegas untuk melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap harta kekayaan penanggung hutang demi mempercepat proses kearah pengembalian hutang pada negara, One of process in handling bad national debt as held by PUPNIKP2LN Medan in practicing is with confiscation and blockade to the properties possession to the underwriter, Article 91 of point (1), (2) and (3) as decision by Minister of Finance Number 300/KMK.01l2002 about the handling of national debts mentioning a blockade to a mortgage and or other properties shall be executed on issuing legal blockade letter and forward the letter to the authority. Blockade on other properties as kept on Bank shall executed following have written permits from the management of Bank Indonesia. Blockade for bonds letter as traded on stock market shall be executed following have written permit from the Executive of Stock Exchange. Refers to the regulation mentioned, however has not been practiced yet properly, therefore from that problem may be studied such factors for conducting blockade and confiscating of property belong to the responsible for by KP2LN Medan and the barrier faced by PUPNIKP2LN in conducting blockade with confiscation as well as the settlement for taking solution. In this study is adopted an analytical descriptive research. The location for study was taken place with law operation KP2LN Medan region. The sample of respondent in this research taken at least 20 people and still with respondent 7 as informant. For taking and collect primary data based on an interview and questionnaire. While, secondary data gathered by library research. The analysis was done in qualitatively. A factor reasonable in conducting blockade to the properties belong to responsible for the debt or debtor namely it still not paid off yet or stated no completion, however this action may be taken as security purpose on the properties belong to whom responsible for debt. For blockade and confiscation should be taken prior to blockade properties belong to the underwriter as an institute has authority in this case for blockade land perhaps held by Chief of BPN-district where the location is. For automobile requested the blockade for Dit/Sat Lantas, district police where the goods located, where for vessels perhaps blockade request to the Port Officer. The barriers found to this policy such as cost required for charge in conducting blockade as held by the authority. In addition, still available un-properly documents (proof for possession) not powerful such as ownership document without any certification and existed binding not properly. The physic of object as request for blockade and confiscation not known anymore the existence particularly for some mobile goods, such confiscated object good has been confiscated prior by the authority to hold it. Still available confiscation and blockade object goods belong to the third party not bound well as due to. It is suggestible to the debtor or responsible for debt encouraged to present its performance as already mutual agreed previously between debtor and creditor, as usually the agreement has been provided in credit contract, and whenever occurrence bad credit it shall be settled in discussion since debtor assumed in good behave cooperation. At once time such bad credit totally stop and the responsible for debt indicate no willingness to payoff, it is suggested to PUPNIKPZLN Medan taking a firm act to conduct blockade and confiscation to the properties seen available, fix keeping safe the properties belong to the responsible for debt, and there is necessity to perform confiscation and encourage to take a certain process for returning debt for state. Pandestaren Tarigan, S.H., M.S

4 Bookmarks
 · 
303 Views