Article

Pemisahan Dan Pembahagian Harta Warisan Secara Damai Di Hadapan Notaris (Kajian Khusus Terhadap Masyarakat Suku Batak Non Muslim Di Kota Medan)

Source: OAI

ABSTRACT D0400022 Pemisahan dan pembahagian harta warisan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh para ahli waris dengan tujuan untuk mengakhiri kepemilikan bersama. Pemisahan dan pembahagian harta warisan yang dibuat dihadapan notaris dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada hukum Perdata Barat. Sedangkan untuk orang-orang pribumi, dalam melakukan pemisahan dan pembahagian harts warisan dilakukan berdasarkan hukum adat. Tetapi untuk orang pribumi yang beragama Islam, pemisahan dan pembahagian harta warisan dapat dilakukan berdasarkan pada hukum Islam. Pemisahan dan pembahagian harta warisan dapat dibuat dalam bentuk tertulis ataupun lisan. Dalam bentuk tertulis dapat dibuat dibawah tangan atau dengan akte notaris. Pemisahan dan pembahagian harta warisan yang dibuat dengan akte notaris dilakukan oleh plhak-plhsk yang dapat bertindak dalam hukurn. Dalam hal adanya ahli waris yang tidak dapat bertindak dalam hukum, maka keberadaannya dapat diwakili oleh pihak lain. Pemisahan dan pembahagian harta warisan yang dibuat dengan akte notaries dilakukan dengan melalui beberapa proses yaitu Pendaftaran boedel, penerimaan seeara beneficiair (dalam hal adanya para ahli waris yang tidak bebas menyatakan kehendaknya), memeriksalcek wasiat, membuat Berita Acara Penyumpahan Ahli Penaksir, menbuat berita acara penaksiran, membuat iklan di Berita Negara Republik Indonesia. Pemisahan dan pembahagian.harta warisan yang dilakukan di hadapan notaris, membawa akibat hukum bagi para ahli waris yaitu bahwa masing-masing ahli waris mempunyai hak milik atas harta warisan yang telah dipisahbagikan sebesar bagiannya masing-masing, dan para ahli waris tidak dapat menuntut satu sama lain setelah dilaksanakannya pemisahan dan pembahagian tersebut. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian Hukum Sosiologis dengan mempergunakan metode pendekatan hukum normatif. Penelitian ini berlokasi di kota Medan, dan populasinya adalah notaris, sedangkan respondennya adalah individulwarga masyarakat Suku Batak non muslim, notaris dan tokoh masyarakat . Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah berupa studi dokumen atau bahan pustaka, wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara dan daftar pertanyaan. Prosedur pengambilan data dilakukan dengan penelitian perpustakaan dan survei. Data yang diperoleh dianalisis dengan berdasarkan metode kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa yang menyebabkan masyarakat suku Batak non muslim mengadakan pemisahan dan pembahagian harta warisan dihadapan notaris adalah adanya perselisihan di antara para ahli waris karena ketidakadilan yang dirasakan oleh para ahli waris, untuk memperoleh suatu kepastian hukum dan karena perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Dalam menentukan porsi masing-masing ahli waris, notaris berpedoman pada hukum adat, sedangkan proses pemisahan dan pembahagian harta warisan bagi masyarakat suku Batak non muslim dilakukan dengan berpedoman pada hukum Perdata Barat, yang membawa akibat hukum bahwa ahli waris tersebut menjadi pemilik yang sah atas harta yang diipisahbagikan tersebut dan ahli waris berhak melakukan segala bentuk perbuatan hukum atas benda tersebut. Sharing and dealing of heritage is an action that established by heirs that purposed to terminate the common property. Sharing and dealing of heritage made in front of notary that established by the persons who obey to the west civil-court. While for domestic, in sharing and dealing of heritage must hold based on adat law. But for the people of Moslem Bataknese, the sharing and dealing of heritage may established based on Moslem law. Sharing and dealing of heritage may held in written and unwritten shape. In written shape must establish under handling by notary's notation. Sharing and dealing of heritage that made in front of notary must establish by the parties who was act in law. In case of the existence of heir who cannot act in law, so their presences may assist by the other party. Sharing and dealing of heritage that made in front of notary must established through by several processes such as baedel registration, beneficiary achievement (in presence of heirs who cannot free to state her/his desire), checking of endearment, making of the promising of taxation progress, making of taxation progress, making of advertising in Republic Indonesia News. Sharing and dealing of heritage that established in front of notary, brought the effect of law for heirs such as each heirs have the property rights of heritage that has been separated as number as each portion, and some heirs cannot claimed each other after the sharing and dealing finished well. This established research is a social law observation that used the normative law approaches method. This research located in Medan City, and taken the population about notary, and the respondent are individual/the people of Non Moslem Bataknese, Notary and society figures. The vehicle of data collecting used was document and literature study, interview within interview guidance. The data collecting procedures used with literatures and survey research. The obtained data would be analyzing based on qualitative method. From the result of research obtained some data that effected the Non Moslem Bataknese established the sharing and dealing of heritage in front of notary was the existence of collision between heirs caused by the unfair that feat by heirs, to get the insurances of law and because of the development of era and sciences. For stating of each portion, the notary must guidance of adat law, when the sharing and dealing process of heritage for Non-Moslem Bataknese must guidance by west civil-court, that brought several effects that heirs would become the legal owner of the shared and dealt heritage and heirs have due to established all shape of law action above of these good. Prof. T. Syamsul Bahri, S.H

2 Bookmarks
 · 
546 Views