Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (Studi pada Bank-Bank Swasta di Kota Medan)

Abstract

05011107 Bank merupakan lembaga penyimpanan dana dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengembalian dana masyarakat tersebut, Penggunaan dana dalam bentuk penyaluran kredit harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 15 Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 bahwa kepercayaan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur merupakan factor yang penting dalam pasal ini. Agunan adalah unsur pendukung, bukan merupakan unsure utama dalam pemberian kredit. Kredit Tanpa Agunan (K.T.A) merupakan jenis kredit yang dikembangkan dengan tidak melibatkan barang jaminan dalam bentuk fisik. Pemberian KTAyang tidak hati-hati dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perbankan di masamendatang, karena menyangkut masalah eksekusi jaminan daIam hal debitur wanprestasi. Oleh karenanya perlu ditelusuri dan diadakan penelitian mengenai : Bagaimanakah kriteria penilaian yang dipergunakan kreditur sebagai syarat pemberian kredit tanpa agunan ?, Bagaimanakah tingkat keberhasilan dan kegagalan kreditur dalam memperoleh pengembalian kredit tanpa agunan ?, Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditur dalam penyelesaian sengketa atas kredit macet yang terjadi dalam perjanjian kredit tanpa agunan ? Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisa keseluruhan gejala, fakta yang terdapat dalam praktek perbankan, Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis empiris yaitu menelaah dan menganalisa fenomena dan fakta empiris yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit tanpa agunan, Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan dan disarankan bahwa kriteria penilaian kredit tanpa agunan sebagai syarat pemberian kredit pada prinsipnya sama dengan penilaian untuk pemberian kredit dengan agunan. Perbedaannya terletak pada unsur agunan (Collateral) tersebut tidak daIam bentuk barang, tetapi merupakan agunan immateriil dan merupakan jaminan tambahan. Oleh karenanya penilaian terhadap unsur agunan ini perlu dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan tingkat profesionalisme team penilai kredit, Selain penilaian yang hati-hati, tingkat keberhasilan dan kegagalan pengembalian kredit juga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan usaha debitur, Tingkat kegagalan pengembalian kredit pada kredit tanpa agunan ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan kredit dengan agunan, Pengawasan dan kerjasama yang baik, serta pengecekan melalui Bank Indonesia Checking juga dapat meminimalisasi resiko kredit, Sedangkan perlindungan hukum secara umum yang diberikan undang-undang dapat dilihat dalarn Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sehingga pada masa mendatang perlu diadakan pengaturan lebih lanjut tentang pengalihan resiko kepada pihak ketiga (pihak asuransi kredit), sumber dana bank-bank swasta, besarnya dana, batas maksimum penyaluran kredit tanpa agunan, tata cara pengawasan kredit tanpa agunan, eksekusi perbankan dalam hal terjadinya wan prestasi dalarn KTA. Bank is a financial institution that collects the fund from society who has a big responsibility in repayment of the fund, The utilization of the fund in credit must consider the care principles. Base on article 8 and article 15 Banking Act No. 10 of 1998 it is indicated that the believe ness of capability and responsibility of debtor is an important factor in this article. Guarantee is support item but no as main item in credit supply. Unsecured loan (K.T.A.) is a credit without seeing the guarantee product physically. Supply of the K.T.A. uncarelessly will influence the survive of the banking in the future, because it is related to execution of guarantee product if debtor is negligent. Therefore, it is important to review and study about: how’s the valuation criteria used by creditor as requirement for supplying the unsecured loan? How is the success level and failure of creditor in getting the repayment on unsecured loan? How is the law protecting creditor in settlement conflict in unpaid credit agreement for unsecured loan? This study is an analysis descriptive i.e., a description and analysis on all of symptoms, the fact in this banking practice. The approach method is empirical juridical approach, i.e. to review and study phenomenon and empirical facts that related in law protection for creditor in credit agreement of unsecured loan. Based on this study and discussion, it is concluded and suggested that valuation criteria on unsecured loan as requirement for credit supply is equal to the valuation for credit supply' for secured loan. Its difference depends on the collateral elements that it is not in physical form, but as immaterial collateral and as additional guarantee. Therefore, valuation on this collateral must be conducted carefully and consider the professionalism level of the credit valuation team, In addition to careful valuation, the success and failure level of the repayment of credit influenced by the success of debtor's business. The failure level of repayment of unsecured loan is higher than secured loan. Monitoring and good cooperation and checking through Bank Indonesia will minimize the risk of credit. While law protection is provided by law as mentioned in article 1131 and 1132 of Civil Code (K.U.H. Perdata), Therefore in the future, it is require to perform a furthermore arrangement about transferring a risk to (he third party (credit insurance party), the funding source of private banking, the sum of funding, the maximum boundary of providing of unsecured loan, the banking execution in the case of happening negligence. Prof. T. Syamsul Bahri, SH