Article

Fungsi Pendaftaran Fidusia Dalam Eksekusi Terhadap Objek Jaminan

Source: OAI

ABSTRACT 04007090 Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, membuktikan bahwa fidusia merupakan suatu yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan Undang-Undang ini diusahakan terciptanya ketertiban dan kepastian hukum dalam proses pendaftaran ataupun dalam melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia bagi debitur yang cedera janji. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana proses pendaftaran terhadap fidusia yang dibuat sebelum Undang-undang No. 42 Tahun 1999, Bagaimana fungsi pendaftaran fidusia dalam pelaksaanaan eksekusi serta hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam eksekusi objek fidusia. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan proses pendaftaran terhadap fidusia yang dibuat sebelum Undang-undang No. 42 Tahun 1999, fungsi pendaftaran fidusia pelaksaanaan eksekusi serta hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam eksekusi objek fidusia. Metode pendekatan dalam penelitian inijsdalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini adalah Kota Banda Aceh, populasi penelitian adalah 199 fidusia yang terdaftar dari tahun 2001 sampai 2003. Sebagai sampel penenelitian diambil lima fidusia yang didaftarkan sebelum dan sesudah Undang-undang No. 42 tahun 1999 serta lima fidusia yang dieksekusi sebelum dan sesudah lahirnya Undang-undang No. 42 tahun 1999 khususnya di PT Bank BPD Aceh dan Bank Syari'ah mandiri. Sampel peneltian tersebut diambil secara purposive sampling. Analiltis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang mengacu pada induktif dan deduktif Hasil Penelitian menunjukkan proses fidusia sebelum dan sesudah keluarnya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia pada dasarnya tidak terlalu berbeda, walaupun ada perbedaan hanya dalam hal tekhnis. Perbedaaan tersebut adalah fidusia tersebut harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusa, dengan demikian maka kantor pendaftaran fidusia mengeluarkan sertifikat fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Kegunaannya adalah untuk terwujudnyakepastian hukum dan menghindari adanya terjadinya fidusia ulang terhadap objek jaminan fidusi tersebut Dengan adanya ketentuan untuk mendaftarkan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia maka pendaftaran fidusia lebih memudahkan pihak kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia dari debitur yang tidak beritikad baik. Karena kepada kreditur diberikan hak mengeksekusi langsung karena akta fiduisa tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun demikian dalam pelaksanaan eksekusi juga masih terdapat hambatan-hambatan tekhnis yang dihadapi, mengingat adanya transisi dari fidusia yang telah didaftarkan sebelum dan sesudah adanya Undang-undang No. 42 Tahun 1999. Hambatan-hambatan apa yang sering terjadi dalam eksekusi objek fidusia Menurut pihak perbangkan di Banda Aceh adalah pertama dalam hal barang agunan objek jaminan sulit untuk dijual dalam arti nilai jual dari barang agunan tersebut sudah hilang atau berkurang, terutama dalam objek fidusia yang berupa barang bergerak yang berkurang nilainya karena pemakaian. Kedua barang agunan yang menjadi objek fidusia tidak dalam penguasaan kreditor sulit untuk dilakukan eksekusi, Karena dalam Undang-undang No. 42 tahun 1999 belum distur siapa yang berwenang dalam melakukan upaya paksa dalam mengambil alihan objek fidusia dari tangan debitar yang tidak jujur. Ketiga bank tidak memiliki tenaga yang handal dan terlatih untuk mengawasi barang yang dijadikan objek fidusia, sehingga kemerosotan nilai barang yang dapat dibebankan melalui kreditor (bank), Saran kepada pihak dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Nanqroe Aceh Darussalam untuk memberikan penyuluhan tentang pendaftaran fidusia. Serta seluruh fidusia harus di daftarakan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Kepada pihak debitor dan kreditor dalam melaksanakan eksekusi lebih mengutamakan cara kekeluargaan karena dengan cara tersebut merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan. Kepada pihak debitor agar beritikad baik dalam memelihara objek jaminan fidusia, kepada kreditor juga disarankan untuk mengarahkan staf yang professional dalam menangani pelaksanaan fidusia. The issuance of Law Number 42 of the Year 1999 on Fidusia guarantee proves that fidusia is an important thing in Indonesian people's life. It is expected that the Law creates the stability and law certainty in registration process or the implementation of fidusia guarantee for the debtors breaking promises. The problems of this study were how fidusia registration process was, how fidusia registration function in execution implementation was, and the obstacles faced during fidusia object execution. The objective of the study are to find out and explain the registration process of fidusia made before the issuance of Law Number 42 of the Year 1999, fidusia registration function, execution implementation, and the obstacles faced during the fidusia object execution. The study used juridical normative and juridical sociological methods. It was conducted in Banda Aceh. The population was 199 fidusia registered from 2001 up to 2003. The sample was 5 fidusia registered before or after the issuance of Law Number 42 Year 1999 and 5fidusia executed before and after the issuance of Law Number 42 Year 1999, especially those at Bank BPD and Bank Syari'ah Mandiri. The sample was taken through purposive sampling. The data were analyzed by using quantitative and qualitative approaches referring to inductive and deductive methods. The result of the study shows that fidusia process before and after the issuance of Law Number 42 Year 1999 on Fidusia was basically not different. The difference was found only in technical matter. The difference was that fidusia should be registered at Fidusia Registration Office, so that the office issues fidusia certificate which has executorial power. It was used to create law certainty and to avoid fidusia recurrence on the fidusia guarantee object. By stipulating that fidusia should be registered at Fidusia Registration Office, fidusia registration enable creditors to execute fidusia guarantee object from the debtors having bad plot. This was because the creditors had been given right to immediately executing since fidusia certificate had permanent law. However, some technical obstacles were found during the execution implementation. This was due to the transition of fidusia having been registered before and after the issuance of Law Number 42 of the Year 1999. The obstacles often faced during the fidusia object execution, according to the banking officials in Banda Aceh, were: first, the guarantee object was hard to be sold, in other words it had low price, especially moveable objects becoming less valuable because of the usage. Second, the creditors did not have control over the guarantee object, so they found it hard to execute. This was because Law Number 42 of the Year 1999 has not been stipulated who the person in charge was to take over the fidusia objects from the dishonest debtors. Third, the banks did not have skillful and trained officials to supervise the objects which would be taken as fidusia objects so that the decrease of value could be burdened through the creditors (bank). It is suggested that the Justice and Human Right Department of Nanggroe Aceh Darussalam provides counseling on fidusia registration. It is also suggested that all fidusia be registered at Fidusia Registration Office and the debtors and creditors give priority to friendly way because it is the best way to solve the problems. The debtors are expected to be a good faith to maintain fidusia guarantee objects, and the creditors are expected to let professional staffs handle fidusia implementation. Prof.Dahlan, M.S., M.H

5 Bookmarks
 · 
685 Views