Article

Peran Hukum Perbankan Dalam Pemberdayaan Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) (Studi Pada Pt Bank Rakyat Indonesia Cabang Lubuk Pakam)

Source: OAI

ABSTRACT 09E01388 Lembaga perbankan dalam menjalankan fungsinya diharapkan tetap mengacu pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Hal ini penting untuk tetap menjaga agar kondisi perbankan tersebut tetap dalam kondisi sehat. Jika dilihat dari segi pola dan penggolongan kreditnya, maka salah satu produk perbankan dalam memberikan kreditnya kepada masyarakat tersebut adalah melalui kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat UMKM) sebagaimana yang telah diatur dalam UU No 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Namun dalam pelaksanaannya sektor UMKM berjalan kurang optimal. Sektor ini tetap saja dikesampingkan oleh perbankan dalam hal kebutuhan fasilitas kredit modal kerja dan/atau investasi yang dibutuhkan. Hal ini dikarenakan kepastian hukum yang lebih dari sekedar penegakan hukum yang membuat pelaku sektor riil dan perbankan lebih berhati-hati sebagai dampak dari pemberantasan illegal transaction. Hal ini berdampak pada kekhawatiran perbankan untuk mengantisipasi jika terjadi kredit macet. Sejauh ini memang pemerintah setidaknya telah memberikan solusi terhadap permasalahan ini, namun banker, khususnya bank BUMN belum berani menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) No 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah. Dalam pelaksanaanya masih menimbulkan keraguan bagi banker karena kriteria yang belum jelas terhadap debitur yang layak diberikan restrukturisasi kredit. Angka non performing loan (NPL) yang cenderung meningkat merupakan tantangan utama yang menjadi perhatian perbankan. Pengaruh peningkatan NPL ini juga akan mempengaruhi kinerja perbankan dalam pengambilan keputusan kreditnya karena akan berdampak pada status well performing bank itu sendiri. Secara umum, inti dari aturan baru PP No 33 Tahun 2006 adalah penegasan kepada bank BUMN yang saat ini telah diberikan kewenangan utuh dalam mencarikan solusi pemecahan masalah kredit macet secara independen tanpa terikat oleh pengaruh faktor lain. Melalui ketentuan ini akan memberikan kemudahan bagi bank BUMN dalam menangani kredit bermasalah yang akan dihapus bukukan dan tidak perlu diserahkan kepada Ditjen Piutang dan Lelang Negara Departemen Keuangan. Dengan kebijakan ini, tentu saja memberikan gambaran bahwa bank BUMN telah memiliki kesamaan dengan bank swasta dengan kewenangan untuk memberikan keringanan kepada debitur bermasalah. Keringan kredit yang dimaksud bagi debitur yang kerap disebut juga dengan hair cut. Sementara itu, untuk mendukung pemberdayaan usaha mikro dan kecil, pemerintah meluncuran Program Kredit Usaha Rakyat yang menjadi tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama antara Askrindo dan SPU dengan departemen serta enam bank nasional yang ditunjuk pemerintah yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Bukopin. Askrindo sendiri dapat menjamin 70 % dari nilai pinjaman, sementara bank menanggung risiko sebesar 30 % dari nilai pinjaman dengan sumber dana sepenuhnya dari Bank. Institute the banking in running its function expected remain to relateb at rule of existing legislation and regulation. Matter is important to remain to take care of the the banking condition remain to be healthy in a condition. If seen from facet of pattern and its credit classification hence one of banking product in giving its credit to the society is through scale micro, effort credit minimize and middle as which have been arranged in UU No 20 Tahun 2008 about UMKM. But in its execution is sector UMKM walk less be optimal. This sector remain to be overruled by banking in the case of requirement of facility of credit of working capital and/or required invesment. This matter because of rule of law which more than simply straightening of law making real sector perpetrator and banking more taking a care as impact from eradication of illegal transaction. This matter affect at banking care to anticipate if happened by the credit stuck. So far governmental it is true at least have given the solution to this problems, but banker specially bank BUMN not yet dare to apply the Governmental Regulation (PP) NO 33 Year 2006 about procedures of receivable write off of state company / area. In its execution still generate the doubt for banker of because unclear criterion to competent debitor given by a credit restructuring. Number of is non performing loan (NPL) which tend to increase to represent the especial challenge becoming banking attention. this Improvement NPL influence also will influence the banking performance in decision making its credit because will affect at status of well performing of itself bank. In general core from new order of PP No 33 Year 2006 is coherent to bank BUMN which in this time have been given by intact kewenangan in looking for solution of credit trouble-shooting stuck independently without engagement by other dissimilar factor influence. Through this rule will give the amenity for bank BUMN in handling credit of a period of/to to be vanished to by book and needn't be delivered to Directorate of Receivable general and auction the treasury department state. With this policy of course give the picture that bank BUMN have owned the equality with the private bank by giving priority to debitor of a period of/to. Such credit priority for frequent debitor referred as also hair cut. Meanwhile to support the micro effort micro and small the government launch the credit program of is effort people becoming follow-up from agreement work is of equal between Askrindo and SPU departmentally and also six national bank showed by a government namely Self-Supporting BRI,BNI,BANK Mandiri,BTN,Bank Moslem law and Bank Bukopin. Askrindo by xself guarantee 70 % from loan value of whereas bank guarantee the risk of equal to 30 % from loan value with the full fund source from bank. Prof.Dr. Bismar Nasution,SH,MH; Prof.Dr. Ningrum Natasya,SH,MLI; Dr Sunarmi,SH,M.Hum

5 Bookmarks
 · 
1,237 Views