Article

Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Sistem Kewarisan Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam

Source: OAI

ABSTRACT D0200399 Pada masyarakat adat Minangkabau, harta pusaka diturunkan secara kolektif kepada anggota kaum dalam garis kekerabatan yang matrilinial. Hal tersebut berbeda dengan ketentuan waris yang diatur oleh hukum Islam. Menurut ketentuan hukum Islam, harta warisan diturun kepada ahli waris secara individual. Dan berdasarkan sistem kekerabatannya yang bilateral, harta warisan diturunkan dari garis ayah dan ibu. Dari kedua ketentuan yang berbeda tersebut, dicoba untuk mencari pertautan yang dapat ditarik di antara keduanya. Di samping itu, juga ingin diketaui bagaimana fungsi dan peranan mamak kepala waris dalam sistem kewarisan yang diatur oleh ketentuan adat Minangkabau, serta bagaimana perkembangan yang terjadi dalam sistem kewarisan Minangkabau. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam membahas permasalahan adalah pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat, yaitu di tiga desa dari tiga kecamatan yang berbeda, yaitu Desa Hilir Balai, Kanagarian Paninjauan di Kecamatan X Koto, Desa Simawang Barat, Kanagarian Ombilin di Kecamatan Rambatan dan Desa Ganting Koto Gadih, Kanagarian Tanjung Alam di Kecamatan Salimpaung. Sampel dipilih secara random sampling sebanyak 60 orang dengan perincian 20 orang dari tiap desa. Untuk melengkapi data dilakukan wawancara dengan sejumlah informan yang terdiri dari kepala desa, pemuka adat, pemuka agama, Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Negeri. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan pedoman wawancara. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif dalam penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa masih terdapat pertentangan antara sistem kewarisan Minangkabau dengan sistem kewarisan Islam. Sistem kewarisan Minangkabau bersifat kolektif, dan harta pusakanya diturunkan dalam garis keturunan matrilinial. Sementara hukum Islam menganut sistem kewarisan yang bersifat individual, dan harta warisannya diturunkan dari pihak ayah dan ibu. Namun demikian, dapat ditarik pertautan di antara keduanya, yaitu dengan adanya asas keadilan berimbang yang diatur dalam sistem kewarisan Islam, di mana tidak dibedakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Hal mana juga terkandung dalam sistem kewarisan Minangkabau, di mana ahli waris adalah anggota kaum tanpa dibedakan apakah ia laki-laki atau perempuan. Namun bedanya, ahli waris lakilaki di Minangkabau tidak dapat menurunkan harta pusaka tersebut kepada anaknya, sebagaimana halnya dalam kewarisan Islam, karena si anak bukanlah termasuk anggota kaumnya. Dan sesuai dengan sistem kekerabatan matrilinial, seorang anak menjadi anggota kaum ibunya. Berkenaan dengan kedudukan mamak kepala waris dalam sistem kewarisan Minangkabau, diperoleh kesimpulan bahwa untuk menjadi mamak kepala waris haruslah seorang laki-laki tertua atau dapat juga seorang yang “dituakan”. Sedangkan fungsi dan peranan mamak kepala waris dalam system kewarisan Minangkabau adalah sebagai orang yang mengatur penggunaan harta pusaka oleh anggota kaum. Sedangkan perkembangan yang terjadi dalam system kewarisan Minangkabau, terlihat adanya kecenderungan digunakannya dua bentuk kewarisan. Bentuk pertama, pewarisan secara kolektif atas harta pusaka, dan bentuk kedua, pewarisan secara individual atas harta pencaharian, sebagai pengaruh dari ketentuan hukum Islam. Namun kecenderungan tersebut be1um berlaku secara merata, karena sebagian besar responden masih tetap menggunakan ketentuan waris adat secara utuh. In the Minangkabau society, inheritance was inherit collectively to the kaum 's member under the mother's family bloodline. It was different from what has been written by the Islamic law. Under Islamic law, inheritance was inherited to the descendant individually. Under bilateral kinship system, inheritance was inherited from both of the parents. Knowing these two differences, the touching points were tried to drawn. Beside that, the function of mamak kepala waris in the Minangkabau inheritance system, and its progress were also tried to drawn. This research has descriptive analytical characteristic. To solve the problems, the juridical normative and juridical sociologic approaches were used. The research location was in Kabupaten Tanah Datar, West Sumatera Province, in three (3) different Kecamatan . Those are in Hilir Balai village in the Kanagarian Paninjauan Kecamatan X Koto, West Simawang village in the Kanagarian Ombilin Kecamatan Rambatan and in the Ganting Koto Gadih village in the Kanagarian Tanjung Alam Kecamatan Salimpaung. The sample was chosen randomly, as much as 60 people with 20 people from each village. To complete the data, interview were conducted towards a number of informant, such as the village leader. adat's leader. Religion leader, the Chief of Islamic Court, and the Chief of District Court. The data were gathered with questionnaire and interview guidance. The data were analyzed qualitatively using deductive and inductive methods to withdraw the conclusions. From the research, it is known that there still contradiction between the Minangkabau inheritance system and the Islamic inheritance system. The Minangkabau inheritance system has collective characteristic and therefore the inheritance was inherit towards the mother's family bloodline. Meanwhile the Islamic inheritance system adherent an individual characteristic where therefore the inheritance was inherit towards both parent bloodline. But, it can be drawn that the touching point between these two inheritance systems is in the principle of equality justice. This principle in the Islamic inheritance system adherent where there is no gender differentiation when accepting the inheritance. In the Minangkabau inheritance system, this principle was adherent where the inheritance was inherit to the kaum 's member also without gender differentiation. The difference was that in Minangkabau system, the man cannot inherit his inheritance to his descendant, but he can do this under Islamic system. It is because under Minangkabau system, his descendant was not a member of his clan. Also according to the matrilineal family system, the children adherent their mother's family bloodline and automatically they become their mother's kaum member. In accordance to the position of mamak kepala waris , this research found out that to be on this position, one must be the oldest man in the clan, or someone who could be an elders. The function and the position of Mamak kepala waris is as the man who arrange the usage of his kaum inheritance. The progress of the Minangkabau Inheritance System could be seen in the tendency of the usage of two inheritance system. The first inheritance system was inherited collectively and the second system where the inheritance was inherits individually, as the influence of the Islamic law. But this tendency has not been in use widely because most of the respondent still used the Minangkabau inheritance system fully. Prof. Dr. Abdullah Syah, MA

10 Bookmarks
 · 
1,826 Views