Article

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Dalam Upaya Penanggulangan Money Laundering : Studi Mengenai Kasus Adelin Lis (Direksi Pt Keang Nam Development Indonesia)

Source: OAI

ABSTRACT 09E01777 Dimasukkannya tindak pidana bidang kehutanan sebagai predikat crimes dalam pranata hukum sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) tentunya memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai transaksi yang mencurigakan dari lembaga-lembaga keuangan seperti bank, pasar modal dan asuransi untuk mencari aliran dana yang pada akhirnya akan menuju kepada aktor intelektual pemegang dana kegiatan illegal logging. Dalam praktek penegakan hukum pada Kasus Adelin Lis (Direksi PT. KNDI) terdapat fakta hukum bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan dan Mahkamah Agung tidak menganut konsepsi pemahaman bahwa dalam melakukan penjeratan terhadap pelaku dengan menggunakan pendekatan asas diduga atau patut diduga telah melakukan tindakan menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatan melalui kegiatan money laundering . Berdasarkan hal dimaksud maka permasalahan yang dibahas meliputi pengaturan hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana kehutanan dan money laundering di Indonesia, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kehutanan di dalam kasus Adelin Lis (Direksi PT Keang Nam Development Indonesia) dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kehutanan dalam upaya menanggulangi money laundering . Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analisis artinya penelitian hanya menggambarkan tentang situasi atau keadaan yang terjadi terhadap permasalahan yang telah dikemukakan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data skunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder dan tertier. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang tindak pidana kehutanan sebagai predicate crime on money laundering pada tindak pidana pencucian uang. UUTPPU sebenarnya telah memberikan landasan berpijak yang cukup kuat bagi aparat penegak hukum khususnya hakim yang menyidangkan kasus menyangkut penjeratan pelaku kejahatan kehutanan sebagai kejahatan asal melalui tindak pidana pencucian uang (money Laundering) sebagai upaya penanggulangan melalui pendekatan represif (penal). Melalui pendekatan penal ini diharapkan penegakan hukum tindak pidana kehutanan tidak saja secara fisik pelaku dapat dideteksi melainkan juga terhadap harta kekayaan yang didapat dari kejahatan asal (core crime) khususnya praktek illegal logging sehingga pelaku pencucian uang yang dilakukan oleh para aktor yang biasanya mempunyai status sosial yang tinggi (white collar crime ) untuk dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, karena di dalam tindak pidana pencucian uang (money laundering) yang menjadi prioritas utama adalah pengembalian atau pengejaran uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan Landasan dari prioritas tindak pidana pencucian uang yakni mengejaran dan pengembalian harta kekayaan hasil kejahatan dengan berbagai alasan sebagai berikut: Pertama, jika pengejaran ditujukan kepada pelakunya akan lebih sulit dan juga sangat beresiko. Kedua, jika diperbandingkan antara mengejar pelakunya dengan uang atau harta benda dari hasil kejahatan akan lebih mudah mengejar hasil dari kejahatan. Ketiga bahwa uang atau harta dari hasil kejahatan adalah juga merupakan darah yang menghidupi atau energi dari tindak pidana itu sendiri (live blood of the crime). Melalui penerapan UU rezim anti money laundering memberi peluang penegakan hukum terhadap aktor intelektual yang melakukan tindakan pembalakan liar terutama pemegang IUPHHK dan HPH dengan menekankan penyelidikan pada aliran uang yang dihasilkan dan juga memberikan sebuah landasan berpijak untuk aparat penegak hukum dalam menjerat aktor-aktor intelektual yang mendanai kegiatan illegal logging. Dengan demikian penyelidikan dan penyidikan terhadap aliran hasil kejahatan pembalakan hutan akan lebih mudah dilakukan, oleh karena muara aliran uang sudah tentu akan berakhir pada aktor intelektual penebangan hutan. Untuk itu sangat diharapkan dalam meminta pertanggungjawaban pelaku illegal logging melalui penegakan hukum dalam upaya penanggulangan money laundering maka kerangka hukum yang diterapkan adalah UUTPU yakni tersangka bermaksud menyembunyikan, mengaburkan harta kekayaan hasil kejahatan. Apabila kerangka ini yang digunakan dalam penanggulangan tidak pidana pencucian uang tentunya aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan penyitaan terhadap aset pelaku berdasarkan 3 (tiga) modus opzet pelaku yakni placement, layering dan integration. The inclusion of criminal act in the field of forestry as predicate crimes in legal institution as meant in Law No.25/2003 on Money Laundering gives a legal base for the law upholders to inquiry and investigate various transactions that arouse suspicion done by the finance institutions such as bank, stock market and insurance to look for the fund flow that eventually will lead to the intelectual actor who finances the illegal logging activity. In the practice of law enforcement in the case of Adelin Lis (Director of PT. KNDI), there was a legal fact that the decision made by Medan Court of First Instance and the Supreme Court did not follow the conception of understanding that in entrapping the doer through the approach based on the principle that the doer is assumed or can be assumed to have concealed the property obtained through the criminal activity of money laundring. Based on the condition above, the purpose of this analytical, descritive, normative legal study is to discuss the legal regulation used in enforcing the laws related to the crimial acts of forestry and money laundring in Indonesia, the responsibility of the doer of criminal act of forestry in the case of Adelin Lis (Director of PT. Keang Nam Development Indonesia), and the enforcement of criminal law on the doer of criminal act of forestry in an attempt to prevent the incident of money laundering. Since this study only describes the existing situation and condition related to the problems brought out, the data for this study were focused on the secondary data in the forms of primary, secondary and tertiary legal materials obtained through library research. The qualitative data were analyzed through picking up the articles containing legal norms regulating the crimial acts of forestry as predicate crime on money laundering in the criminal act of money laundering. Law No.25/2003 actually has given an adequately strong base for the law upholders especially the judges who bring the cases dealing with entrapping the doer of criminal act of forestry as predicate crime on money laundering to trial as an attempt of prevention through repressive (penal) approach. It is expected that through this penal approach, enforcing the law on criminal act of forestry can not only physically detect the doer but also the property obtained through the core crime especially the illegal logging that the criminal responsibility of the doer of money laundering who usally a person with high social status (white collar crime) can be asked because the main priority in the criminal act of money laundering is to return and to hunt the money or property obtained from the criminal act which is based on the following reasons: first, if hunting the doer will be more difficult and very risky; second, if hunting the money and property obtained from the criminal act is easier compared to hunting the doer; and third, that the money or property obtained from the criminal act is the live blood of the crime. Through the application of the law, the anti money laundering regime gives an opportunity to enforce the law to the intellectual actors especially those holding timber consessions (including IUPPHK and HPH) who practice the illegal logging by emphasizing the investigation on the flow of the money obtained and to provide a legal base for the law upholders in entrapping the intellectual actors who finance the activity of illegal logging. Therefore, the investigation on the flow of the income obtained from illegal logging will be easily done because all of the income will finally go to the intellectual actors who finance the illegal logging. Hence, the responsibility of the doer of illegal logging through law enforcement is needed in the attempt to prevent the incident of money laundering so the legal framework applied in Law No.25/2003 on Money Laundering is that the suspect intends to hide or obscure the property obtained from the criminal act. If this framework is used in preventing the incident of criminal act of money laundering, the law upholders can surely confiscate the assets belong to the doer of money laundering based on 3 (three) modus opzet of the doer such as placement, layering, and integration. Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH; Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS; Syafruddin S. Hasibuan, SH, MH, DFM

7 Bookmarks
 · 
1,359 Views