Article

Sikap Masyarakat Batak-Karo Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) No.179/K/SIP/1961 Dalam Persamaan Kedudukan Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Mengenai Hukum Waris (Studi Pada Masyarakat Batak Karo Desa Lingga Kecamatan Simpang...

Source: OAI

ABSTRACT D0300439 Perubahan dalam Hukum Waris Adat Batak Karo ditandai dengan keluarnya Yurisprudensi MA-RI tanggal 23 Oktober 1961 No. I79/K/SIP/ I961 yang mengatakan persamaan hak anak laki-laki dan anak perempuan yurisprudensi ini telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Batak Karo, terlebih-lebih dari kaum laki-laki yang merasa haknya di kebiri. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan penelitian bagaimana proses pembagian harta warisan pada masyarakat Batak Karo serta bagaimana pula sikap masyarakat Batak Karo serta bagaimana pula sikap masyarakat Batak Karo terhadap yurisprudensi MA-RI tanggal 23 Oktober 1961 No: 179/K/SIP/1961 tersebut, sikap dan pandangan MA-RI terhadap persamaan hak waris anak laki-Iaki dan anak perempuan, Lokasi penelitian adalah di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo. Alasan pemilihan lokasi ini adalah mengingat karena Desa Lingga dikenal sebagai salah satu desa budaya di Tanah Karo. Penelitian ini bersifat Diskriptif Analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (Empiris Analitis Data) dilakukan dengan cara kualitatif): Dan pcnarikan kesimpulan dilakukan dengan pendekatan Induktif Deduktif Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat Batak Karo di Desa Lingga tidak dapat menerima mengenai persamaan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris. Karena pada azasnya dalam susunan masyarakat Barak Karo yang mempertahankan garis keturunan laki-laki (Patrilineal) yang berhak menjadi ahli waris adalah anak laki-laki sedangkan awal perempuan bukan ahli waris. Menurut Hukum Adat Batak Karo anak perempuan hanya dapat memperoleh. harta dari orang tuanya dengan cara pemberian yang didasari oleh kasih sayang (Keleng ale) untuk kepentingan sendiri dan rumah tangganya. Sebaiknya pembagian harta warisan dalam masyarakat Batak Karo dilaksanakan sebelum orang tua meninggal dunia untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Pada umumnya pembagian harta warisan pada masyarakat Batak Karo dilaksanakan setelah orang tuanya meninggal dunia. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan sebaiknya, pembagian harta warisan dilaksanakan sebelum pewarislorang tua meninggal dunia dengan dihadiri oleh sangkep sitelu dan kepala desa yang mewakili pemerintah. Hasil penelitian sangat berguna dalam rangka penegakan hukum dalam pembagian warisan pada masyarakat Karo. The change of the traditional heir rules of Batak Karo indicated on issued Yurisprudensi MA-RI dated October 23, 1961 No, 1791K1SIP/1961 mention an equal right of a son and daughter, since this jurisdiction then caused pros and contras among those Batak Karo people, specifically by the men whose rights is being emasculated there. In accordance with that case, it is necessary to perform a study how the process of distribution of wealth heir on Batak Karo people applied, in what way they behave, as well as how they have attitude as Batak Karo people on jurisdiction of MA-RI of October 23, 1961 No. 179/K1SIP11961, subject the behave and opinion of MA-RI on the equal heir rights as a son and a daughter. The location of research was in Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo. A reasonable to choose this location perhaps the existence of that region, since Desa Lingga was well known as one of villages with its original tradition or cultures in Tanah Karo District. This research adopts an Analytical Descriptive study, using a sociological juridical called as (Empirical Analytical data), conducted in qualitatively. Taking decision is conducted by a Deductive inductive. The result of research showed that Batak Karo people in Desa Lingga generally may not receive the subject equal right of a son and a daughter in the heir law, On essentially, in the arrangement of Batak Karo people whose hold a Patrilineal system, means a son reserve the right for having the heir while a daughter has no any right for it. According to traditional law of Batak Karo, a daughter may get only wealth from her parent, basically the present is based upon affection and love (focal term, Keleng ate), perhaps for own interest and on household. For the distribution of legacy in wealth heir on Batak Karo people is preferable to extend before a parent passing away, in order to prevent any quarrel occurrence later. In generally, the distribution of wealth heir as legacy found on Batak Karo people adopted after their parent passing away. Therefore, in order to avoid possibility occurrence quarrel in this term is recommended for the distribution of inheritance conducted before their parent died, perhaps witnessed by local name, sangkep sitelu and by kepala desa (head) to represent the authority. The result of study is useful in the subject to enforce the law for the distribution of inheritance on Karo people. Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S

9 Bookmarks
 · 
2,093 Views