Article

Sistem Pengupahan Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Studi Pada Pt. Binanga Mandala Labuhan Batu)

Source: OAI

ABSTRACT 10E00515 Peraturan ketenagakerjaan melarang pengusaha melakukan diskriminasi pemberian upah terhadap para pekerja karena jenis kelamin, suku, agama dan juga status pekerja, misalnya sebagai pekerja kontrak. Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan, bahwa: “Setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 serta peraturan pelaksanaannya yang antara lain dituangkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja harus dipahami dan dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan hubungan kerja, hal ini disebabkan dalam perjanjian kerja merupakan dasar hukum bagi masing-masing pihak bila terjadi perselisihan dikemudian hari, maka penyusunan perjanjian kerja yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan hal yang sangat penting dan strategis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah sistem pengupahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Di PT. Binanga Mandala Labuhan Batu sudah sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; bagaimana perlindungan hukum atas upah yang diterima tenaga kerja pada PT. Binanga Mandala Labuhan Batu; dan faktor apa saja yang menyebabkan tidak terlaksananya isi perjanjian kerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada PT. Binanga Mandala Labuhan Batu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian juridis. Sifat penelitian dilakukan dengan pendekatan yang bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan, menginventarisasikan dan menganalisis teori-teori dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Metode juridis digunakan karena penelitian ini membahas penerapan peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan (studi lapangan) Sistem pengupahan yang dilakukan oleh PT. Binanga Mandala Labuhan Batu jika dilihat terjadi perbedaan dalam penetapan upah dan fasilitas-fasilitas lainnya antara pekerja tetap dengan pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sehingga mengakibatkan tidak adanya keseragaman upah antara pekerja yang satu dengan pekerja lainnya. Sistem pengupahan yang dilakukan oleh PT. Binanga Mandala Labuhan Batu baik itu kepada pekerja tetap maupun pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PKWT menjadi problematik karena beberapa hal. Pertama, adanya kemungkinan perlakuan berbeda dalam hal pemenuhan hak-hak dasar pekerja antar pekerja permanen (PKWTT) dan pekerja tidak tetap (PKWT). Kedua, adanya upaya pembatasan atau pengaturan atas PKWT dengan konsep “hukum” yang kabur. Akibatnya, masalah PKWT dalam perspektif UU No. 13/2003 adalah tentang pembatasan jenis pekerjaan yang diperbolehkan yaitu hanya pada jenis pekerjaan yang bersifat tidak tetap dan tidak diperbolehkan untuk pekerjaan yang bersifat tetap serta terdapat dua faktor penentu yaitu jangka waktu dan selesainya pekerjaan. Regulations prohibit the employment of wage discriminate against workers because of gender, race, religion, and also the status of workers, such as contract workers. Article 88 paragraph (1) Law Number 13 Year 2003 on the Labor, that: "Every worker / laborer is entitled to earn a decent livelihood meet for humanity." In connection with this, in Act No. 13 of 2003 and the implementation of regulations, among others, poured in the Decree of the Minister of Labor must be understood and obeyed by all parties associated with the working relationship, this is due in the workplace agreement is a legal basis for their respective parties in the case of disputes dikemudian day, the preparation of the agreement is correct and in accordance with the regulations is very important and strategic. Problems in this research are as follows: Does the system work pengupahan agreement at a particular time (PKWT) At PT. Labuhan Batu Binanga Mandala is in accordance with Law No. 13 years of Labor in 2003; how the law on the protection of the wages received by workers at the PT. Mandala Binanga Labuhan Batu, and what factors cause the contents of the agreement progress does not work in the labor agreement at a particular time (PKWT) at the PT. Mandala Binanga Labuhan Batu Method used in this research is research juridis. The nature of research conducted with the approach that is descriptive analytical that aims to describe, inventory and analyze the theories and rules related to the problems in the research. Juridis method is used because this research discusses the application of the laws and regulations in the field(field study). Honors system conducted by PT. Mandala Binanga Labuhan Batu see if differences occur in the determination of wages and other facilities between workers with permanent workers in the Working Time Agreement so that the resulting lack of uniformity in wages between workers who are working with one other system of honors made by PT. Mandala Binanga Labuhan Batu either to keep workers and workers in the Working Time Agreement does not comply with the provisions of Law. 13 of 2003 on Manpower. PKWT become problematic because of several things. First, the possibility of different treatment in terms of the fundamental rights of workers among the permanent workers (PKWTT) and workers are not fixed (PKWT). Second, the effort of setting up or PKWT with the concept of "law" is vague. As a result, the problem in perspective PKWT Law. 13/2003 is the restriction on the type of work that is permitted only on the type of work that is fixed and not allowed to work that is fixed and there are two factors that determines the time period and the completion of work Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum; Dr. Sunarmi, SH, M.Hum; Dr. Agusmidah, SH, M.Hum

4 Bookmarks
 · 
573 Views