Article

Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Dikaitkan Dengan Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/ Tahanan (Studi Rutan Klas II B Labuhan Deli)

Source: OAI

ABSTRACT 09E01930 Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, oleh karenanya penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa ini menjadi sangat penting. Namun, tidak kalah penting dari itu adalah urgensi pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien serta ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran. Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya. Agar hakikat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku. Metode penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Data pokok dalam penelitian adalah data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data terhadap data sekunder dilakukan dengan analisis kualitatif. Sejak diundangkannya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, maka semua peraturan beserta petunjuk teknis dan seluruh perubahan tentang pengadaan barang dan jasa sebelumnya telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Pengadaan barang dan jasa pada dasarnya melibatkan dua pihak yaitu pihak pengguna barang/jasa dan pihak penyedia barang/jasa, tentunya dengan keinginan atau kepentingan berbeda, bahkan dapat dikatakan bertentangan. Pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Labuhan Deli dalam hal pengadaan Bahan Makanan Narapidana/Tahanan, proses pengadaannya harus memenuhi syarat-syarat penting seperti, kewajiban pihak penyedia, jaminan pelaksanaan dan penawaran, cara pembayarannya, denda dan sanksi, perselisihan kontrak, dan penyelesaian sengketa. Sedangkan hambatan yang terjadi terdiri dari wanprestasi (ingkar janji), force majeure, dan faktor-faktor penghambat lainnya. Disarankan agar dalam pemilihan penyedia barang/jasa sebaiknya dilaksanakan dengan metode pelelangan umum diantara para penyedia yang setara, untuk sistem penunjukan langsung sebaiknya dilaksanakan pada pekerjaan yang bersifat darurat atau karena bencana alam, hendaknya diajukan usulan kepada Menteri Keuangan tentang pengecualian terhadap pengadaan bahan makanan keperluan narapidana/tahanan serta mengusulkan perubahan standar biaya makanan narapidana tersebut dengan sistem rayonisasi dan pelaksanaan kontrak pengadaan harus dilakukan melalui mekanisme tahun jamak (multi years). Supplying goods and service for the importance of government is one tool to activate the wheel of economic matters. Therefore, the absorption of estimate by supplying goods and service becomes very important. However, there is one thing which is important as well, that is the urgency of implementation of supplying which is effective, efficient and economical in order to obtain maximum benefit from the making use of estimate. In fact, supplying goods and service is the effort of consumers to get or create the goods and service they want, by using certain method and process to achieve agreement of price, time and other agreements. In order to execute the essence of supplying goods and service as well as possible, both consumers and suppliers must always follow the philosophy of supplying goods and service, obey the valid ethics and norms about supplying goods and service, the principles, method and the standard process of supplying goods and service. Research method applied is normative law method. The main data is secondary data. The data are collected by library research and field research method. The secondary data are analyzed with qualitative analysis. Since the presidential decree No.80 year 2003 had been legislated, all rules, technical guideline and all previous changes about supplying goods and service were not valid anymore. Basically, supplying goods and service involves two sides, namely goods/ service consumers and suppliers of goods/ service, of course with different willingness of different self-interest, or even contradict one, in the case of supplying prisoners’ food at class II B of Labuhan Deli State Prison, the process of supplying must fulfill important conditions such as the duty of suppliers, guarantee of implementation and supply payment method, fine and sanction, disagreement of contract and settlement of dispute. Meanwhile, the obstacles occurred are: wanprestasi (breaking a promise), force majeure and so on. As a suggestion, choosing goods/service suppliers is better to be committed by general auction method among equals’ suppliers. Direct pointing system is better to be implemented to emergency works or works which are caused of natural disaster. It is suggested to propose the exception of supplying prisoners’ food to ministry of economic affairs as well as propose the change of standard cost of prisoners’ food with the process of dividing into administrative districts in addition; implementation of the contract of supplying must be done with multi year’s mechanism. Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH; Dr. Sunarmi, SH, M.Hum; Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MS

0 Bookmarks
 · 
112 Views