Article

Syarat-Syarat Pernyataan Pailit Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Dan Penerapannya Oleh Peradilan Niaga

Source: OAI

ABSTRACT D0200127 Hukum kepailitan acaian bahagian dari Hukum Ekonomi yang mengatur kepentingan individu dan kepentingan masyarakat yang seimbang untuk mencapai kemakmuran bersama. Hukum Kepailitan Indonesia semula diatur dalam Faillisements Verordening (Staatblad Tahun 1905 Nomor 217 Jo. Staatblad Tahun 1906 Nomor 348). Peraturan dari zaman Belanda ini tidak dapat memenuhi kebutunan dalam menghadapi perkembangan terutama untuk mengatasi krisis moneter. Salah satu akibat krisis moneter ini adalah sulitnya dunia usaha untuk membayar utang –utangnya baik utang dalam negeri maupun luar negeri, bahkan mengalami kesulitan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya. Situasi dan kondisi perekonomian Indonesia ini mempunyai dampak negatif terhadap kepercayaan luar negeri. Untuk memulihkan kepercayaan ini, dengan alasan dan pertimbangan kegentingan yang memaksa, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998, dan Perpu ini telah ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan (UUK) . Pasal 1 ayat (1) UUK telah memuat syarat-syarat pernyataan pailit yang menyangkut tentang utang, debitor, kreditor dan lain-lainnya untuk dapat dinyatakan pailitnya suatu subjek hukum. Apa yang dimaksud dengan "utang" masih menimbulkan kontroversi di kalangan praktisi (hakim) dalam memutus sengketa kepailitan. Bagaimana bila debitor mengajukan agar dirinya dinyatakan pailit dan diduga debitor itu beritikad buruk (debtor bad faith). Apakah kreditor separatis berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit? Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung RI dengan menginventarisasi data atas putusan-putusan peradilan niaga sejak berlakunya UUK hingga Nopember 2000. Untuk melengkapinya telah dikumpulkan data melalui kuesioner, wawancara yang dilakukan terhadap hakim peradilan niaga. Dari hasil penelitian ditemukan ada 23 putusan yang telah memberi definisi tentang utang yang cenderung menafsirkan utang itu lebih luas dari yang dimaksud dalam UUK. Dari 7 permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor ternyata 6 permohonan dikabulkan oleh peradilan niaga, sedang dari putusan yang menyangkut kreditor separatis disimpulkan bahwa kreditor separatis dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Juga dari hasil wawancara diketahui, suatu team telah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepailitan yang baru yang telah memuat definisi tentang utang. Syarat-syarat pernyataan pailit dalam UUK belum diatur dengan jelas dan lengkap terutama definisi utang, oleh karena itu perlu segera disahkan RUU Kepailitan yang baru yang telah memuat definisi utang yang lebih lengkap dan jelas. Permohonan debitor yang minta dirinya dinyatakan pailit harus dikabulkan asalkan syarat-syarat formil telah dipenuhi, sedang debitor tersebut insolvent atau tidak akan ditetapkan setelah verifikasi dilakukan dan sekaligus diketahui apakah debitor itu beritikad buruk. Menurut putusan peradilan niaga, kreditor separatis dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, sedang UUK belum mengatur hal tersebut. Bankruptcy Law is a part of Economic Law which keeps on individual in balance with social importance as to reach a common prosperity. Formerly Indonesian Bankruptcy Law was regulated in Faillisements Verordening (Staatblad Tahun 1905 Nomor 217 Jo. Staatblad Tahun 1906 Nomor 348). This regulation which was originated from Dutch Colony Law cannot fulfill the needs in facing the difficulties especially against the monetary crises. One of the consequences to the business world is the difficulties not only to pay both domestic and foreign debt, but to the business activities as well. The above condition results in negative impact on foreign trust. To overcome the condition, with the forced critical reason and consideration, the Government issued the PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 1998, and the regulation has been stipulated by Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, now called Undang-Undang Kepailitan (UUK). Article-1 verse-1 states the requirements of bankruptcy statement concerning debt, debtor, creditor, etc. What is meant by 'debt' leads to controversial among the law practitioners in finding solutions to bankruptcy conflicts. How a debtor confesses himself as a bankrupt, and the debtor presumed bad faith. Does a secured creditor have a right to submit bankruptcy statement? A research in Central Jakarta Commerce Court and State Supreme Court has been conducted in order to answer those problems. The judicial decisions of commerce court since the application of UUK up to November 2000 have been taken as data. Questionnaires and interviews to commerce court judges were also carried out to complete the data. The results shows that 23 judicial decisions tend to interpret the meaning of debt in a wider sense than mentioned in UUK. Six out of seven debtor applicants have been fulfilled by commerce court". In addition to this, a team has arranged 'UUK baru' that contain the definition of debt. The requirements of bankruptcy statement in UUK have not yet been clearly and completely defined particularly the definition of debt. Therefore the 'UUK baru' which contains clear and complete definition needs to be ratified/approved. The debtor who applies for bankruptcy statement should be granted provided that the formal requirements have been met, whereas at the same time it will be known if the debtor has bad faith, whether the debtor is insolvent will be settled after the verification. According to judicial decision, secured creditor can apply for bankruptcy statement; meanwhile it has not yet been regulated in UUK. Prof. Dr. Mariam Darus, SH

3 Bookmarks
 · 
210 Views