Article

Penyalahgunaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Radio Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Source: OAI

ABSTRACT 09E01886 Perizinan adalah hal utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dalam rangkaian daur proses pengaturan penyiaran, perizinan menjadi tahapan keputusan dari negara (melalui KPI) untuk memberikan penilaian (evaluasi) apakah sebuah lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau layak meneruskan hak sewa atas frekuensi. Dengan kata lain, perizinan juga menjadi instrumen pengendalian tanggung jawab secara kontinyu dan berkala agar setiap lembaga penyiaran tidak menyimpang dari misi pelayanan informasi kepada publik. Dalam sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, yakni mulai persyaratan perangkat teknis (rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran, termasuk jaringan penyiaran), substansi/format siaran (content), permodalan (ownership), serta proses dan tahapan pemberian, perpanjangan atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Adapun permasalahan dalam tesis ini adalah: apakah syarat-syarat dan prosedur mendapatkan izin penggunaan frekuensi radio telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, bagaimanakah penyalahgunaan izin penggunaan frekuensi radio dan akibat hukumnya berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, bagaimanakah upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan izin penggunaan frekuensi radio. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (law as it is written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law it is decided by the judge through judicial process). Penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif kualitatif. Pemberian izin dilakukan secara bertahap, yakni, izin sementara dan izin tetap. Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan sedangkan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun. Perlu dicatat, bahwa izin penyiaran yang sudah diberikan dilarang dipindahtangankan (diberikan, dijual, atau dialihkan) kepada pihak lain (badan hukum lain atau perseorangan lain). Izin bisa diperpanjang melalui pengajuan kembali untuk kemudian dilakukan evaluasi dan verifikasi ulang terhadap berbagai persyaratan pemberian izin. Izin penyelenggaraan penyiaran yang sudah diberikan dan masih berlaku dimungkinkan untuk dicabut kembali oleh negara jika sewaktu-waktu lembaga penyiaran tersebut: Tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan (ini berlaku bagi lembaga penyiaran yang belum memiliki izin tetap, yakni untuk lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 tahun); Melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan; Tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI; Dipindahtangankan kepada pihak lain; Melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau Melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Permit is especial matter of arrangement concerning broadcasting. In cycle network of process arrangement of broadcasting, permit become decision step of state (passing KPI) to give assessment (evaluation) do a competent broadcasting institute to be given or competent continue rights rent of frequency. Equally, permit also become instrument operation of responsibility by continue and periodic so that each; every broadcasting institute do not digress from mission service of information to public. In permit system arranged by various conditions aspect, namely start conditions of technical peripheral (elementary plan of broadcasting technique and technical conditions of peripheral of broadcasting, including broadcasting network), substantion/broadcast format (content), capital (ownership), and also process and giving step, lengthening of or repeal of permit management of broadcasting. As for problem of this thesis are: do procedure and conditions get permit usage of radio frequency have pursuant to code going into effect, how abuse of permit usage of radio frequency and its legal consequences pursuant to UU No. 32 Year 2002 about Broadcasting, how preventive effort to abuse of permit usage of radio frequency. Methods used in this research is the judicial normative. Normative research method is also called as a doctrinal research (doctrinal research) is a study that analyzes whether a law written in the books (law as it is written in the book), and the law decided by judges through the court process (law it is enough by Judge through the judicial process). Research based on normative law and secondary data on the steps speculative theory-and-qualitative analysis of normative. Giving of permit conducted step by step, namely, permit whereas and permit remain to. Before obtaining management permit remain to broadcasting, institute broadcasting is obliged to pass broadcast trial period at longest 6 (six month) while for the institute of broadcasting of television is obliged to through broadcast trial period at longest 1 (one year). Require to be noted, that broadcasting permit which have been given to be to be prohibited by transferred to other party (other legal body or other civil). Permit can be lengthened to pass proffering return to then evaluate and verification repeat to various conditions of giving of permit. Permit management of broadcasting which have been given and still go into effect to be enabled to be withdrawed by state if at any times institute the broadcasting: Do not pass broadcast trial period which have been specified (this go into effect to broadcasting institute which not yet owned permit remain to, namely for the institute of broadcasting is obliged to pass broadcast trial period at longest 6 months and for the institute of broadcasting of television is obliged to pass broadcast trial period at longest 1 year); Impinge usage of radio frequency spectrum and/or specified broadcast reach region; Do not conduct activity of broadcast more than 3 month (unannounced 3 month) to KPI; Transferred to other party; Impinge rule of elementary plan of broadcasting technique and technical conditions of peripheral of broadcasting; or Impinge rule concerning broadcast program standard after existence of justice decision obtaining legal force remain to. Prof. Muhammad Abduh, SH; Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH., M.Hum; Dr. Pendastaren Tarigan, SH., MS

0 Bookmarks
 · 
120 Views