Article

Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Ditinjau Dari Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

Source: OAI

ABSTRACT 09E00721 Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum, yang memerlukan syarat dan rukun agar dapat dipandang syah menurut hukum. Diantara hukum islam yang selalu menjadi persoalan pelik ditengah masyarakat adalah tentang keberadaan wali. Bagaimana seandainya seorang wali, yaitu wali nashab berhalangan untuk menikahkan seorang wanita yang di bawah perwaliannya, baik berhalangan itu dalam bentuk tidak dapat menjalankan tugasnya disebabkan oleh keadaan fisiknya yang tidak memungkinkan, seperti masih kecil (Shaghir), sakit atau gila, ataupun disebabkan keengganannya (Adhal) untuk menjalankan tugas sebagai wali. Dilain sisi, undang-undang perkawinan tidak memberikan ketentuan jelas terhadap masalah ini. Bahkan pasal 6 ayat (2) undang -undang ini mengisyaratkan ketentuan izin wali tidak lebih hanya diperlukan bagi perkawinan oleh wanita yang belum mencapai usia dua puluh satu (21) tahun. Akan tetapi undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi barometer pelaksanaan perkawinan di Indonesia, khususnya umat Islam di Indonesia, melalui dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa hukum Islam sebagai rujukan syah atau tidaknya suatu pernikahan. Mulai yang membolehkan perempuan menjadi wali nikah, peralihan hak perwalian di sebabkan tidak hadirnya wali disaat pernikahan dilaksanakan baik karena ghaib atau adhol, sampai kepada boleh atau tidak pernikahan dilangsungkan tanpa adanya wali nikah. Pembahasan tentang perkawinan dengan menggunakan wali hakim tidak dijumpai sekarang mendetail dalam undang-undang, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa kedudukan wali atau wali hakim dirujuk kepada hukum Islam. Maka hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia adalah kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena KHI banyak mengacu pada Al-Quran dan Hadits serta kitab-kitab Fiqih dari sebahagian mazhab yang berkembang dalam khazana Islam, terutama mazhab syafi’i yang merupakan mahzab mayoritas yang diyakini oleh umat Islam di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu berusaha menggambarkan fakta dan data-data bagaimana seorang perempuan yang ingin menikah dengan menggunakan wali hakim dengan mengumpulkan data sekunder, data sekunder didapat dari literatur-literatur kepustakaan. Dari data yang diperoleh dari lapangan sejak Januari 2006 sampai dengan bulan Februari 2007, menujukan bahwa dikota Medan setiap bulannya selalu ada perkawinan yang dilaksanakan dengan berwalikan hakim, disebabkan oleh faktor-faktor yang tersebut diatas. Hasil penelitian menunjukan bahwa, wali hakim adalah wali yang diangkat oleh pemerintah atau wali yang ditunjuk oleh putusan pengadilan. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, mempersyaratkan adanya wali secara mutlak dalam suatu perkawinan dan berfungsi sebagai pelaksanaan ijab akad nikah dalam perkawinan, pada dasarnya wali hakim berfungsi sebagai pengganti, bukan sebagai wakil dari wali nashab, dalam keadaan hal-hal yang menyebabkan berpindahnya hak perwalian ketangan wali hakim yang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan membenarkan wali hakim sebagai wali nikah. Selanjutnya disarankan, kepada masyarakat muslim agar tidak terpengaruh dengan pengakuan seseorang yang menyatakan dirinya wali hakim, kepada pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan agar jangan memilih jalan pintas dengan cara memilih berwali hakim padahal wali nashab masih ada, kepada wali nashab agar tidak mempersulit peminangan terhadap putrinya dengan pertimbangan pribadi atau tidak sekutu, karena sikap yang demikian akan digunakan oleh anak perempuannya untuk menikah dengan berwali hakim. Marriage is legal action wihch needs basic principles that make it legally valid. Of the basic principles of marriage, the existence of guardian alwayas becomes a complicated problem in the community. What if a lineage guardian (wali nashab) cannot marry off a women under his guardianship because of his physical limitation such as being underage (shagir), sick or his unwillingness (adhal) to perform his duty as a guardian while tha law of marriage does not provide a clear stipuliton on this problem. Even, article 6 (2) of law of marriage indication that the stipuliton under permission of guardian is only nedded for the marriage of women under 21 year old. But in article 2 (1) of law No. 1/1974 on marriage that becomes the barometer of the inplementation of marriage in Indonesion, especially for the Indonesion moslems, it is stated the Islamic law is a reference of whether or not a marriage is legal. The other compilycated problems vary from to law a women to act as a guardian in a marriage, to transfer the right of guardianship because of the absence of the lineage guardian during the marriage ceremony because of his unwillingness to whether not a marriage ceremony can be ferformed in the absence of lineage guardian. The discussion on the marriage performed under an appointed guardian is not found in detail in law mariage, therefore, based on the article 2 (1) of law of mariage stating that the position of liniage guardian or appointed guardian is refered to Islamic law and the Islamic law which has become the positive law in Indonesia is the Compilation of Islamic laws which greataly refers to Al-Quran And Hadits as well as the books of Figh wiretten by several mazhab (schools) especially the books written by mazhab syafi’i which is widely followed by the moslems in the Indonesion. This analytical descriptive study describes how a women who wants to get married under an appointed guarden. The primary data were obtained through the information given by the respondents encountered when doing the field work from January 2006 to February 2007 in Medan while the secondary data were obtained through library reserch. The result of this study shows that there is a marriage performed under an appointed guardian caused by the factors mentioned above in Medan evey month and an appointed guardian is the one appointed by the government or appointed based on the decision of court. Law No.1/1974 absolutely requires the presence of a guardian in a marriage who act as the person responsible for administering an oath in a wedding ceremony. Basically, an appointed guardian is only a substitute, not a representative of the lineage guardian (wali nashab), in a situation where the right of guardianship should be transferred to an appointed guardian who is approved by the legislation. It is suggested that moslem community be not influeenced by someone saying that he is an appointed guardian. The couples who are getting married are suggested not to take a short cut by choosing to employ the appointed guardian while the lineage guardian (wali nashab) is available. The lineage guardian is hoped not to complicate the proposal of his daughter based on his personal disagreement because this kind of attitude will encourage his daughter to get married under an appointed guardian. Prof. Dr. Hasballah Thaib, MA; Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS; Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH

13 Bookmarks
 · 
1,519 Views