Article

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan Di Indonesia Ditinjau Dari Konvensi ILO Nomor 111 Dan Implementasinya Di Indonesia (Studi Penelitian Di PT. Telkom Divisi Regional I Sumatera Utara)

Source: OAI

ABSTRACT 09E00194 Sejak dulu perempuan Indonesia selalu aktif dalam kegiatan ketenagakerjaan, tetapi kebanyakan perempuan sering mengalami tindakan diskriminatif, bahkan eksploitasi yang menjurus kepada pelecehan seksual dan prostitusi. Mengantisipasi keadaan ini, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 111 melalui UU No. 21 Tahun 1999. Kenyataannya implementasi konvensi ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, artinya bahwa hak-hak tenaga kerja perempuan belum lagi mendapatkan perlindungan secara layak. Oleh karena itu, diperlukan penelitian dan pengkajian yang lebih dalam guna mendapatkan informasi tentang kedudukan dan peranan tenaga kerja perempuan, bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan dan implementasi Konvensi ILO No. 111 di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, terutama pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum ketenagakerjaan dan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah serta praktisi hukum, khususnya di bidang perlindungan hukum tenaga kerja perempuan di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder. Lokasi penelitian adalah pada PT. Telkom Divisi Regional I Sumatera Utara dengan pertimbangan bahwa sebagai perusahaan yang go publik diyakini telah melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ILO No. 111. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang alat pengumpulan datanya adalah melalui studi dokumen, sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh data bahwa kedudukan dan peranan perempuan di Indonesia dalam pembangunan secara maksimal dalam segala bidang, sehingga perempuan memiliki hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria untuk ikut serta sepenuhnya dalam segala kegiatan pembangunan. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja perempuan, maka para pengusaha dilarang mempekerjakan perempuan hamil pada pukul 23.00 sampai pukul 07.00. Pengusaha diwajibkan menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja dan menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang bekerja antara pukul 23.00 sampai pukul 05.00. Pengusaha diwajibkan memberikan cuti kepada pekerja yang melahirkan dan harus memberikan upah kepada pekerja perempuan untuk memenuhi kehidupan yang layak, serta mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. Khususnya pada PT. TELKOM telah diimplementasikan Konvensi ILO No. 111, dan bila diperhatikan dari beberapa pasal PKB PT. TELKOM, yang selalu pertama kali diperhatikan adalah pihak perempuan. PT. TELKOM tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, terutama yang menyangkut penggajian, posisi jabatan serta kesempatan untuk menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Perlu disarankan bahwa pemerintah hendaknya memberikan perhatian kepada pekerja perempuan dalam kaitannya dengan prinsip anti diskriminasi. Guna mewujudkan cita-cita tersebut maka segala ketentuan tentang anti diskriminasi ter-hadap pekerja perempuan harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja. Para Pengusaha diharapkan memberikan perhatian yang sama pada pekerja perempuan. Perempuan harus diberikan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan keterampilan, sehingga mampu untuk bersaing pada jabatan/kedudukan yang sama dengan pekerja laki-laki. Untuk memperjuangkan peran dan kedudukan yang sama, maka pekerja perempuan harus diberi hak yang sama untuk ikut serta dalam organisasi Serikat Pekerja, bahkan diberi kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin pada Serikat Pekerja. Agar perjuangan pekerja perempuan dapat berjalan dengan maksimal maka perlu adanya Divisi Pemberdayaan Perempuan dalam struktur organisasi Serikat Pekerja, yang akan memperjuangkan nasib pekerja perempuan dalam posisi yang sama dengan pekerja laki-laki. Indonesian women has been always active in labor activity since long time ago, but most of them often experienced discriminative action, even exploitation led to sexual harassment and prostitution. To anticipate this condition, the Indonesian Government has ratified the Convention of ILO No. 111 through Law No. 21/1999. In fact, the implementation of this convention does not accord with what we expect.. It means that woman laborer’s rights have not received proper protection. Therefore, it is necessary to study hard to obtain the information pertaining to woman laborer’s role and position, the shape of her legal protection and implementation of the Convention of ILO No. 111 in indonesian. This research is expected to provide input in scientific development particularly in labor law, government and legal prctitioners, especially legal protection field for woman laborer in Indonesian. This research uses descriptive analysis with juridical normative approaches. The research location is PT. Telkom Divisi Regional I Sumatra Utara with view point that as go-public company, it has applied the regulations accord with the Convention of ILO No. 111. The secondary data collected from legal documents, library research and the data were analyzed normatively and qualitatively. The result of this research indicates that the role of Indonesian woman in development is line with man in al levelof development activity. It is expected that the employers do not employ the pregnant woman from 11 p.m. to 7 a.m. the employers should keep morality and safety in their workplaces, providing transport women who work from 11 p.m. to 5 a.m. They also should give a leave for woman who gives the birth and laborer’s guarantee. The Company is expected not to discriminate between woman and man in salary, position an opportunity in worshipping according to their beliefs. It is suggested to Government that all regulations on anti-discrimination must be inserted to Statute and Budget of Labor Union. The employer should give the women laborer equal position like men whether in Labor Union organization and struggling for similar positions with man laborers. Prof. Muhammad Abduh, S.H; Dr.T. Keizerina Devi A.,S.H.,C.N.,M.Hum; Dr.Pendastaren Tarigan.,S.H.,M.S

8 Bookmarks
 · 
819 Views