Article

Pembinaan Narapidana di Lembaga :Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan)

Source: OAI

ABSTRACT D0200363 MasaJah pembinaan narapidana sejak tahun 1964 telah mengalami perubahan dari sistem kepenjaraan berdasarkan Reglemen Penjara 1917 NO.708 kepada sistem pemasyarakatan. Untuk mengimplemtasikan sistem pemasyarakatan tersebut maka pemerintah pada tanggal30 Desember 1995 menetapkan Undang-Undang RI Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan beserta peraturan pelaksananya. Dengan sistem pemasyarakatan diharapkan warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana sehingga setelah selesai menjalani rnasa pidananya dapat diterima oleh masyarakat dan dapat berperan dalam pembangunan. Namun demikian dalam pelaksanaanya lembaga pemasyarakatan dihadapkan pada suatu kondisi dimana jumlah narapidana yang tidak sebanding dengan jurnlah pembina narapidana, tingkat pendidikan petugas lembaga pemasyarakatan yang masih relatif rendah, terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan serta kurangnya partisifasi dari masyarakat. Penelitian ini selain ditujukan untuk mengetahui terlaksana tidaknya ketentuan Undang-Undang RI Nomor.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, juga untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pembinaan narapidana serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemayarakatan. Dalam menjawab permasalahan dalam penelitian tersebut, maka metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan pendekatan yuridis nonnatif dan yuridis sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif analitis dengan lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan. Penentuan lembaga pemasyarakatan dikarenakan merupakan lembaga rujukan untuk wilayah Sumatera Utara dan penghuninya terbesar. Data yang digunakan adalah data skunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari studi lapangan melalui responden yaitu narapidana sebanyak 45 orang, pembina narapidana (petugas LP) sebanyak 22 orang dan masyarakat dalam hal ini mantan narapidana dan keluarga narapidana masing-masing sebanyak 30 orang. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara dan observasi. Selanjutnya dari data yang diperoleh tersebut akan dianalisa dan ditafsirkan seeara sistematis seeara kualitatif dengan terlebih dahulu membuat tabulasi jawaban kuesioner dan hasil wawancara yang diperoleh dari responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta telah melaksanakan ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksana lainnya dengan mengadakan program pendidilan agama, program ketrampilan, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat selain itu terhadap narapidana diberikan kegiatan-kegiatan untuk kerja diluar tembok lembaga pemasyarakatan. Namun dalam pelaksanaanya masih terdapat beberapa hambatan sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakpereayaan antara narapidana dan pembina yang pada akhirnya akan menghambat proses pembinaan, disamping kurangnya sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat. Faktor tersebut merupakan paktor pendukung dalam keberhasilan pembinaan. Adapun upaya yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaan pembinaan antara lain; menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, peningkatan prinsip-prinsip moralitas dan idealismedalam din pembina dan narapidana, peningkatan kesejahteraan petugas lembaga pemasyarakatan, pelengkapan sarana dan prasarana teknis, peningkatan partisipasi masyarakat untuk menerima mantan narapidana dan mengadakan reformasi personil dalam struktur organisasi lembaga pemasyarakatan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan non formal. Problem of treatment of of fenders since 1964 has been changing from the Prison system on Prison Act of 1917 Number 708 to correctional system. To implement the new correctional system, in December 30, 1995 the Indonesia government promulgated Act Number 12 of 1995 on Correctional. By the correctional system, it was hoped that correctional facility occupant realize their fault, correct thenseves and not repeat criminal act, so ware they could be accepted by the community at large and participating in the development. However, in its implementations, correctional facility is facing a condition where the number of convict was unequal to the number of officer, education level of the correctional officers is relatively low, limitation infrastructures in its and lack of community participation. This research is conducted in order to understand whether the provision of Act Number 12 of 1995 on Correctional has been implemented appropriately, to understand the obstacle and supporting factor in implementing treatment ofoffenders and efforts made to cope with it. Research method that used was nonnative and social legal approach. Location of this research was in Correctional Facility of Tanjung Gusta, Class I, Medan. This Correctional facility was chosen because it is a referred correctional facility for the region of North Sumatra and has large number of occupants. Data used in this research were secondary data (documents), which were obtained from the library study and primary data which were obtained from field study. In the field study respondents consisted of convict (45 persons); correctional officers (22 persons) and community members (in this case, the ex-convicts and its relative) 30 persons. Data were collected by use of questionnaires, interviews and observation. Then the collected data were analyses and interpreted qualitative by Result of this research indicates that the implementation of treatment of offenders in the Tanjung Gusta Class I Correctional Facility has been done in accordance with the provisions of Act Number 12 of 1995 on Correctional and other implementing regulation. It was done through a number of activities, such as religious education program, skill development program, leave, family visit leave and conditional release. Moreover, in the activities for works outside the correctional facility wall were also officered to the convicts. However, in the execution of the programs, there were also some obstacles that could create misunderstanding and mistrust between the convicts and the officers, which intern could impede the treatment process. The other problem is lack of infrascture and community participation, whereas those arc-the supporting elements of the successful treatment. Some efforts which have been done by the correctional facility, to cope with the obstacles, are by establishing co-operation with other government institutions and non government organizations, upgrading correctional officer and convicts high morality and idealism principle, raising the prosperity of the correctional officer, improving the infrastructure, raising community participation to accept the exconvicts. In addition it is also necersarce to build the capacity of the correctional officers, through formal as well as in formal education programs Prof. Dr. Bachtiar Agus Salim, SH. (AIm)

3 Bookmarks
 · 
515 Views