Article

Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II-ATanjung Gusta Medan)

Source: OAI

ABSTRACT D0300483 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan telah mengatur hak-hak Narapidana yang tercantum dalam pasal 14, diantaranya narapidana berhak menjalankan ibadah, berhak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Undang-Undang tidak membedakan antara hak narapidana laki-laki dan narapidana wanita, meskipun wanita mempunyai kodrat seperti menstruasi, melahirkan, menyusui dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita, hambatan-hambatan serta upaya untuk mengatasi hambatan dimaksud dalam pelaksanaan hak-hak narapidana, untuk itu metode yang dilakukan dalam penelitian adalah menggabungkan antara pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis yang dianalisa secara kualititaif dengan sifat penelitian deskriptif analitis dengan lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II-A Tanjung Gusta medan, yang merupakan satu-satunya lembaga pemasyarakatan di Sumatera utara yang diperuntukkan bagi narapidana wanita. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II-A Tanjung Gusta Medan telah melaksanakan hak-hak narapidana sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan-hambatan diantaranya ketidaktahuan narapidana maupun petugas Lapas tentang hak-hak narapidana yang diatur oleh Undang-undang, prosedur surat-surat untuk hak-hak tertentu cukup sulit dan lama, terbatasnya dana operasional yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan sehingga sarana dan prasarana kurang memadai, serta kurangnya partisipasi instansi pemerintah dan masyarakat lainnya dalam menunjang pelaksanaan hak-hak narapidana. Dengan adanya hambatan-hambatan diatas sehingga pelaksanaan dari hak-hak Narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II-A Tanjung Gusta Medan kurang optimal/baik. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka dilakukan upaya seperti melengkapi sarana dan prasarana, pertemuan rutin antara narapidana, keluarga narapidana, pembina dan masyarakat, mereformasi personil petugas Lembaga pemasyarakatan dan meletakkan petugas sesuai dengan bidangnya, mengadakan peningkatan kualitas petugas melalui pendidikan formal dan non formal, serta upaya-upaya lainnya. The Laws of Republic of Indonesia No. 12 of 1995 regarding rehabilitation has enacted rights of any convict as stipulated in the article 14 that any convict has right to attend a praying service, have spiritual and physical care, find a suitable education and so forth. The Laws does not make discrimination on rights of between male and female convicts, even though those female convicts have physical character such as menstrual, delivery, breast-feeding, etc. This study is intended to know how the implementation of rights of any convict at The Female Rehabilitation Centre, including the challenges and affords for anticipation of the challenges associated with the implementation of rights. For that reason, the-method used in this study is combined juridical normative and juridical sociology approaches analyzed qualitatively using an analytical description approach located at the Lembaga Pemasyarakatan Wanita (The Female Rehabilitation Centre) Class II-A Tanjung Gusta Medan as the only one rehabilitative institution in North Sumatra utilized for female convicts. From the results of study, it can be concluded that the Female Rehabilitation Centre Class II-A Tanjung Gusta Medan has implemented convict's rights as stipulated in the Laws No. 12 of 1995 regarding rehabilitation, however, in reality, the implementation still found some challenges such as the lack of knowledge and understanding of either convicts or authorities about the rights of any convict as stipulated by the Laws, including the difficulty in relatively prolonged bureaucracy of documentation and registration of certain rights, the lack of operational fund owned by the Rehabilitation Centre leading to inadequate facilities and infrastructures and the restricted participation of governmental and other private institutions in supporting the implementation of convict's rights. Therefore, the implementation of rights was less optimalized. In order to anticipate the challenges, the Rehabilitation have made some efforts such as; supplying more facilities and infrastructures, arranging a routine meeting among convicts with their families, the authorities, and community, reforming the authorized personnel’s of the Rehabilitation Center and positioning any personnel’s according to their individual section, improving personal quality of the authorities through formal and informal educations, and other efforts. Prof. Chainur Arrasyid, S.H

4 Bookmarks
 · 
347 Views