Article

Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Balai Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Source: OAI

ABSTRACT 09E01942 Penyampaian salinan putusan (vonis) Hakim yang ditetapkan kepada para terpidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang kemudian dieksekusi oleh Jaksa, maka hasil vonis Hakim tersebut harus segera disampaikan salinannya oleh pihak Pengadilan Negeri setempat yang menangani perkara pidana tersebut kepada Lembaga Pemasyarakatan sering mengalami keterlambatan, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi hak-hak Narapidana yang akan diberikan, terutama dalam pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Di samping hal tersebut ada hal lain yang harus diperhatikan seperti, tidak semua Narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat melaksanakan hak-hak tersebut dikarenakan kelakuan dan sikap yang tidak terpuji dari Narapidana dan anak didik pemasyarakatan sehingga hak-haknya tersebut harus ditangguhkan dan tindakan tersebut diambil oleh pihak petugas Lembaga Pemasyarakatan karena petugas khawatir Narapidana tersebut akan melairikan diri. Untuk itu permasalahan yang diajukan dalam tesis ini adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai, (2) Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai dalam pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dan (3) Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas dan Cuti Bersyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada. Dilihat dari pendekatannya, maka penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dan mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini juga didukung dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melakukan pengkajian dan menganalisa terhadap masalah Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai harus berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dengan Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Hanya saja pelaksanaanya belum terlaksana secara optimal yang disebabkan karena beberapa hal yaitu : tidak adanya Balai Pemasyarakatan dan terlambatnya Kutipan Putusan Hakim (Ekstra Vonis). Untuk itu disarankan kepada pihak yang terkait dengan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai seperti pihak Pengadilan Negeri Tanjung Balai, dalam mengeluarkan Kutipan Putusan Hakim tidak terlambat menyampaikan Kutipan tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai agar proses perhitungan masa pidana untuk pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat tidak terhambat, di samping itu pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan agar lebih ditingkatkan lagi, karena hal tersebut merupakan salah satu alternatif mengatasi masalah over kapasitas atau kelebihan penghuni dari Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, diharapkan agar pihak pemerintah pusat dapat mempertimbangkan agar disetiap ada Lembaga Pemasyarakatan, maka di daerah tersebut agar dibangun juga Balai Pemasyarakatan untuk memperlancar proses pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap daerah dan khususnya di daerah Tanjung Balai. The true copy of judge’s decision offiscially passed for the prisoners whice then is executed by public prosecutors be immediately delivered and handed by the local court of first instance handling the criminal case to the penitentiary where the prisioners are in custoday. Yet, the delivery and submission of the true copy of judge’s decision is often received very late by the panitentiary. This condition influences the right of the prisoners especially those relate to the extension of release on bail, leave taken by the prisoners before they are release, and leave on bail. In addition, the other things need to be paid attention to are that not all of the prisenors or inmates can receive the right they deserve because of their own contemptible behavior. Consequently, the commanding officer of the penitentiary delays the extension of the right because he/she is afraid the prisoners will run away. The purpose of this analytical descriptive study is to the find out (1) how the procedure of the extension of release on bail, leave taken by prisoners before they are released, and leave on bail are implemented in the Penitentary Class II B Tanjung Balai, (2) the factors concidered by Panitentary Class II B Tanjung Balai before the extension of release on bail, leave taken by the prisoners before they are release and leave on bail, and (3) the constraints occuring in the implementation of the extention of release on bail, leave taken by prisoners befor they released, and leave on bail in the Penitentary Class II B Tanjung Balai. This analytical descriptive study describes all of the exiting symptoms and fact and analyzes the problems being faced. This study start from the existing problems and relates them to the existing problems and relates them to the existing legislation regulation. In addition to the empiricalthey juridical approach and referring to Law No.12/1995 on Correctional Institution, this study also employs the normative juridical approach to study and analyze the problems existing during the implementation of the extension of release on bail, leave taken by the prisoners before they are released, and leave on bail The result of this study shows that the implementation of the extension of release on bail, leave taken by the prisoners before they are released, and leave on bail must be ased on Law No.12/1995 on Correctional Institution referring to the Regulation of the Government of the Republic of Indonesia No.32/1999 in connection with the Regulation of the Government of the Republic of Indonesia No. 28/2008 on the Requirement and How to Implement the Right of Inmates and the Regulation of Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia No: M.01.PK.04-10/2007 on the Requirement and How to Implement Assimilation, Releae and Bail, leave taken by the prisoners befor they are released, and leave on bail. Only, these regulations are not yet optimally implemented because of several factors sich as the absence of Correctional Bureau and delay of the delivery and submission of the true copy of judge’s decision. For this purpose, the party related to the Penitentary Class II B Tanjung Balai such as Tajung Balai Court of Firt Instance is suggested not to deliver and submit the true copy of judge’s decision late in order yhe process of the calculation of length of imprisonment that functions as the basis for the extension of release on bail, leave hampered. In addition, the extension of release on bail, leave taken by the prisoners before they are released, and leave on bail to the prisoners and inmates should be increased because it is one of the alternatives that can overcome the problem of over capacity occurs in penitentiary. Central government is also expected to consider the establishment of Correction Bureau in any area where a penitentiary is located to speed up the process of developing the inmates especially those in the Penitentary Class II B Tanjung Balai. Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH; Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS; Dr. Sunarmi, SH, M.Hum

5 Bookmarks
 · 
461 Views