Article

Pelaksanaan Persertifikatan Tanah Wakaf Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Selatan)

Source: OAI

ABSTRACT 04006329 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah milik dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bertujuan untuk menertibkan kedudukan tanah serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan persertifikatan tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional adalah supaya adanya kepastian hukum. Namun demikian di Aceh Selatan realisasi persertifikatan tanah wakaf di Badan Pertanahan Nasional belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut pelaksanaan persertifikatan tanah wakaf di Kabupaten Aceh Selatan, penyebab tidak sepenuhnya terlaksana persertifikatan tanah wakaf di Kantor Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Aceh Selatan dan kekuatan hukum untuk pembuktian tanah wakaf yang tidak bersertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Lokasi penelitian ditetapkan Kabupaten Aceh Selatan dengan sample Kecamatan Kluet Utara, Labuhan haji dan Tapaktuan. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan menggunakan wawancara dan kuisioner dan data sekunder dari literatur-literatur yang berhubungan dengan persertifikatan tanah wakaf hak milik. Sedangkan responden dan informan ditentukan dengan cara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan perwakafan tanah wakaf di Kabupaten Aceh Selatan 95,82 % bidang tanah telah dilaksanakan di depan PPAIW dan telah mempunyai Akta AIW/APAIW, namun demikian yang telah bersertifikat dari Badan Pertanahan Nasional hanya 71,91 %. Penyebab tidak sepenuhnya terlaksana persertifikatan tanah wakaf di Kantor Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Aceh Selatan karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum para nazir, lamanya proses serta tingginya biaya persertifikatan tanah wakaf. Kekuatan hukum untuk pembuktian tanah wakaf yang tidak bersertifikat sangat lemah sehingga dapat menimbulkan polemik dan terjadinya perkara tentang kepemilikan tanah wakaf yang kabur serta sangat memudahkan pihak keluarga atau anggota masyarakat lainnya yang tidak beritikad baik untuk mencaplok tanah wakaf tersebut. Saran kepada pemerintah daerah supaya menambah bantuan dana dalam proses pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Aceh Selatan, kepada Badan Pertanahan Nasional supaya memberikan pelatihan dan penyuluhan hukum terhadap aparatur yang berhubungan dengan proses persertifikatan tanah dan kepada masyarakat supaya melaksanakan persertifikatan tanan wakaf sesuai dengan aturan yang berlaku. The bill no. 28 the year 1977 regarding land for community use and the ill no. 24 the year 1977 related to registering land for community use are aimed at organizing the existence of a land and guaranteeing a certainty of law enforcement for the Indonesian people. The aim of land registration at the office Badan Pertanahan Nasional or National Land Body is to guarantee a certainty of law enforcement. However, in South Aceh land certification has not even properly implemented. The purpose of this study is to further conceive the recess of land certification for community use in the regency of South Aceh, the abuses that lead the land certification not to be aptly processed or granted at Badan Pertanahan Nasional in South Aceh and the influence of law enforcement o do fact findings on the community land which is not granted with certificates y the office. The method utilized in this research is normative jurisdiction and sociological jurisdiction which specifically use a descriptive analysis. This research is conducted in Kecamatan (district) Kluet Utara, Labuhan haji and tapaktuan, Primary data are obtained from field study by using interviews and sits of questionnaires while secondary data are gained from the references and sources related to the registration of land for community use. The respondents and informants of this study are selected by using purposive sampling. The result of this study shows that 95, 82% of land for community use in south Aceh regency has been mostly registered before PPAIW and has been ranted with a certificate of AIWIAPAIW. However, only 71, 91% of land areas or community use has not been granted with certificates from Badan Pertanahan Nasional. The factors that inhibit the land certification process are lack of know-how about law and lack of law awareness. Moreover, it takes along time to process the land certification. Next, the land certification is costly. The power of law institution functioning to prove the land ownership is very weak so that it can cause polemic conflict which leads to a vague case of the ownership of the land. This easily allows any members of the family who has declared the land for community use or other members of the community who have bad schemes to confiscate the land. The recommendations of this research are that, first, the local government provides extra financial aids to Badan Pertanahan Nasional in the process of land registration for community use in the regency of South Aceh to hold trainings and law guidance and counseling to its staff and the wider community as to the obligation of the community to register the land. Next, it is recommended that the community register the land for community use on the basis of rules and regulation stipulated. Prof. Dr. Amiruddin A. Wahab, S.H

4 Bookmarks
 · 
392 Views