Article

Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Wewenang Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa Di PTPPN II Medan, Studi Kasus Putusan No. 411/Pid.K/2003/PN-Lubuk Pakam

Source: OAI

ABSTRACT 05011099 ABSTRAK Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan nasional, oleh karena itu segala macam perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan negara perlu dikikis habis di antaranya adalah dengan cara memaksimalkan daya kerja dan daya paksa dari peraturan perundang-undangan yang ada baik melalui penegakan hukum pidana maupun melalui penegakan hukum perdata. Korupsi adalah setiap perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang, karena jabatan atau karena kedudukan, tetapi yang pasti harus merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengadaan barang dan jasa rawan korupsi karena berurusan dengan jumlah uang yang besar, sehingga pengadaan barang dan jasa adalah bidang yang selalu terancam korupsi. Kontrak pengadaan barang dan jasa umumnya menyangkut jumlah uang yang besar dan melibatkan orang dalam dan orang luar pemerintah yang punya nama dan pengaruh besar. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayan negara yang dipisahkan. PT. Perkebunan Nusantara-II Tanjung Morawa-Medan (Persero) merupakan salah satu dari perusahaan-perusahaan perkebunan negara sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan bentuk badan hukum Perseroran Terbatas (PT) bergerak dalam bidang usaha perkebunan produksi karet, kelapa sawit dan cokelat Salah satu bidang yang diperlukan dalam pengurusan BUMN PTPN-II adalah bidang pengadaan barang dan jasa. Dimana dalam bidang pengadaan barang dan jasa ini, direksi terlebih dahulu menerbitkan buku pedoman pengadaan barang dan jasa yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara II No. 11.0/Kpts/R.01/1999, tanggal 4 Januari 1999, serta mengangkat pejabat yang bertugas untuk menentukan harga-harga atas barang dan jasa atau disebut dengan tim Owner's Estimate (OE) / Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang melibatkan beberapa orang untuk menduduki jabatan dimaksud. Salah satu diantara pejabat yang duduk di dalam jabatan penentuan harga barang dan jasa tersebut adalah terdakwa I (GHL) yang pada saat pengangkatannya bertugas/menjabat sebagai kepala bagian teknik yang diangkat berdasarkan SK. Direksi PTPN-II Tanjung Morawa II No.10/KPTS/R.88/l998 tanggal 10 Juni 1998. Terdakwa I (GHL) dijadikan tersangka dalam tindak pidana korupsi dan diadili di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan nomor register perkara No. 411/Pid.K/2003/PN.LP Dalam petitum putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa I (GHL) dengan hukuman penjara selama satu tahun enam bulan dan serta merta menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dalam salah satu pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat bahwa terdakwa I (GHL) telah terbukti melakukan perbuatan menyalah gunakan wewenang dan menguntungkan diri sendiri. Selanjutnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi dalam pemberlakuan dua undang-undang yaitu UU.No.3 tahun 1971 dan UU.No.31 tahun 1999 up to UU.No.20 tahun 2001. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Pengolahan hasil penelitian ini dilakukan dengan menyimpulkan data yang sudah terkumpul dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif dilakukan karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada dan putusan pengadilan sebagai norma hukum positif. Sedangkan data yang diperoleh nantinya merupakan data kualitatif, karena penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan (Library Research). Hasil penelitian dalam tesis ini ialah bahwa Perbuatan terdakwa I (GHL) dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Menyalahgunakan kewenangan jelas terlihat dalam perbuatan terdakwa I (GHL), adalah sebagai Kepala Bagian Teknik. Dengan melihat Terdakwa I adalah pegawai negeri di PTPN-II seharusnya terdakwa berusaha mencapai tujuan Perusahaan yaitu mencari atau mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi sebaliknya terdakwa malahan merugikan PTPN-II. Di samping itu, terdakwa yang juga merupakan anggota Tim OE diberi tugas untuk menentukan harga-harga atas barang dan jasa. Tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan ternyata terdakwa tidak pernah melibatkan orang atau pejabat tersebut dalam penentuan harga pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan hal tersebut maka unsur perbuatan penyalahgunaan wewenang yang merupakan unsur dari tindak pidana korupsi telah terpenuhi. Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di Indonesia dicerminkan dalam putusan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa di PTPN-II Tanjung Morawa No.411/Pid.K/2003/PN-Lubuk Pakam atas nama terdakwa I (GHL), telah dilakukan dengan tepat dalam putusan dengan menerapkan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 411/Pid.K/2003/PN-Lubuk Pakam terdapat kekeliruan yang tidak memerintabkan terdakwa agar segera masuk tahunan sehingga menyebabkan akibat yang fatal karena putusan dapat batal demi hukum ("van rechtswege nietig" atau "null and void'), karena selama dalam proses di Pengadilan terdakwa tidak ditahan maka seharusnya hakim memerintahkan kepada terdakwa untuk segera masuk tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 huruf Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Rekomendasi yang dihasilkan dari hasil penulisan tesis ini, antara lain bahwa masalah dalam pengadaan barang dan jasa biasanya berkisar pada masalah penaksiran harga, maka sehaiknya ada peraturan yang mengatur dengan tegas lembaga penaksir harga sebaiknya berbentuk Undang-Undang tentang Lembaga atau Penaksiran Harga yang independent dan panitianya tidak berasal dari instansi itu sendiri, tetapi dari luar yang berbentuk seperti badan pengawasan harga. Selanjutnya agar diadakan revisi terhadap ketentuan dalam pasal 197 ayat (l) butir k KUHAP, karena dengan tidak dicantumkannya ketentuan tersebut maka putusan dapat batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada dan ketentuan tersebut dapat menjadi peluang kepada hakim yang telah menerima suap dengan sengaja tidak memasukan hal tersebut dalam putusan agar terdakwa dapat bebas. Corruption is an action inflicted state finance and society that it could inhibit the run of national development, therefore everything in action naturally enable to inflict state fmances is necessary to eliminate through, among others is to maximize the efficiency and encourage regulation laws available either by enforcement of criminal laws or with by uphold the civil laws, so corruption is represent an action which have never been accepted by whoever cause corruption is represent an deed harming of state's finance and a lot of society. Corruption is every action to featherness xself or others or an corporation which can harm the state's finance or state economics. Corruption can be happened because of authority abuse, ex officio or position, but definitely it have to harm the state's finance or state economics. Levying of goods and service gristle of corruption, gristle because dealing with the big amount of money, so that levying of goods and service is a sector which is always threatened corruption. Contract the levying of goods and service is generally concerning big money amount and entangle the governmental outsider and insider ofowner ofname and major effect. BUMN is effort committee which is most entire or all of its capital is owned by state through of directly statement which is coming from dissociated state's properties. PT. Perkebunan Nusantara-II Tanjung Morawa – Medan (Persero) represent one of the companies of state's estate as Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) with the physique punish Perseroran Terbatas ( PT) make a move in the field ofeffort plantation produce the rubber, oil palm and cocoa. One of sector needed in management of BUMN PTPN-II is sector of levying of goods and service. Where in the field of levying of this service and goods, board of directors beforehand publish the book of guidance of levying of goods and service poured in Decree of Board Of Directors PT. Perkebunan Nusantara II (PTPN II) No. II.O/KPTS/R.01/1999, date of 4 January 1999, and also lift the commisioned functionary to determine the price for goods and service or referred as with the team of Owner's Estimate ( OE) / Harga Perhitungan Sendiri (HPS) entangling some people to occupy the such position/occupation. One of among functionary which sit in position/occupation of price pixing of the service and goods is defendant I (GHL) which is at the time of its lifting undertake / taking hold of as technique superintendent lifted by pursuant to SK.Board Of Directors of PTPN-II Tanjung Morawa No.10/Kpts/R.88/1998 of 10 June 1998. Defendant I (GHL) become suspected man in doing an injustice of corruption and judged in District Court of Lubuk Pakam, Deli Serdang Regency, North Sumatera with the number of register of case No. 411/Pid.K/2003/PN.LP. In petitum of decision from District Court of Lubuk Pakam, Deli Serdang Regency, North Sumatera have knocked down the decision to defendant I (GHL) with the imprisonment of during one six-month year and at moment's notice punish the defendant with the penalization fine equal to Rp.20.000.000,- (twenty million rupiah). In one of its law consideration is District Court of Lubuk Pakam, Deli Serdang Regency, North Sumatera have a notion that defendant I (GHL) have been proven to do/conduct the deed misuse the authority and profit the ownself. Here in after deed done/conducted by defendant happened in application two codellaw that is UU.N0.3/l971 and UU.N0.31/1999jo to UU.NO.20/2001. Research Type of taken is research punish the normatif. Research punish the normatif is research which relate to law norm which is there are in law and regulation and justice decision. Data collecting done conducted by through bibliography study. Processing of result of this research is conducted with a conclude the data is gathered by using method analyse the normatif qualitative. Normatif done/conducted because this research start from existing regulation and justice decision as positive law norm. While data obtained later represent the data qualitative, because research done with the bibliography study (Library Research). Result of research in this thesis is that Deed of defendant I (GHL) can be categorized by as deed of authority abuse ful filling elements of doing an injustice corruption. Misusing the authority seen in deed of defendant I (GHL), is as Technique Superintendent. seenly is Defendant I is public servant in PTPN-II defendant ought to buck for the Company target that is look for or get the advantage which big profit, but on the contrary defendant cause lose in the PTPN II. Despitefully, defendant which also represent the member ofTeam OE given by the duty to determine the price for goods and service. But in its execution in field in the reality defendant have never entangled the people or functionary of mentioned in price pixing of levying of goods and service. Pursuant to the mentioned hence element of deed of authority abuse representing element from doing an injustie ofcorruption have been fullfiled the. Applying of Law of Doing An Injustice ofCorruption going into effect is in Indonesia mirrored in decision of doing an injustice of corruption in project of levying of goods and service in PTPN-II of Tanjung Morawa No.4ll/Pid.K/2003/PN-Lubuk Pakam on behalf of defendant I (GHL), have been conducted correctly in decision by applying sanction matching with regulation going into effect. Decision of District Court of Lubuk Pakam No. 411/Pid.K/2003/PN-Lubuk Pakam of there are confusion which do not command the defendant of that immediately enter the prisoner so that cause the fatal effect, because decision earn the cancelation for the shake of law ("van of rechtswege nietig" or " null and void"), because during in course of defendant Justice is not arrested hence judge ought to command to defendant to immediately enter the prisoner of pursuantto Section 197 letter ofk ofKUHP. Recommendation yielded from this thesis writing result, for example that internal issue of levying of goods and service usually centre around the problem of price estimating, hence better there is' regulation arranging emphatically institute the price appraiser better the in form of Law about Institute or Price Estimating which independent and its committee do not come from it self institution, but from outside which is the in form oflike price guarding body. Here inafter to be performed a thing to by revise to provisions in section 197 sentence (I) item of k KUHAP, because with do not mention of the rule hence decision earn the cancelation for the shake of law and assumed by have never there is and the rule can become the opportunity to judge accepted to bribe designedly input of the mentioned do not in decision ofto be defendant earn free. Prof. Muhammad Daud, SH

13 Bookmarks
 · 
1,131 Views