Article

Peranan Pengadilan Hubungan Industrial dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Perkara Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Terhadap Putusan Pemutusan Hubungan Kerja-Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan)

Source: OAI

ABSTRACT 08E00292 Pemutusan Hubungan Kerja yang lebih dikenal dengan istilah PHK merupakan awal dari hilangnya mata pencaharian bagi pekerja/buruh karena kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Para pekerja/buruh beserta keluarganya akan merasakan derita akibat PHK tersebut. Dampak PHK ini, sangat kompleks dan cenderung menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, mekanisme dan prosedur PHK telah diatur sedemikian rupa, agar pekerja/buruh yang di PHK tetap mendapatkan perlindungan yang layak dan memperoleh hak-hak normatifnya sesuai dengan ketentuan. Selama ini (dari tahun 1957), penanganan perselisihan PHK ditangani oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah/Pusat (P4D/P4P) dibawah naungan Departemen Ketenagakerjaan. Akan tetapi, sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, penanganannya dialihkan ke Pengadilan Negeri, dimana Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tersebut berada. Sebelum permasalahan perselisihan hubungan industrial ini dibawa ke PHI, terlebih dahulu telah dilakukan perundingan secara bipartit atau tripartit. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini meliputi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya PHK, kompensasi yang diberikan kepada pekerja/buruh yang di PHK berdasarkan putusan hakim PHI dan peranan hakim PHI dalam memberikan kepastian hukum terhadap kasus-kasus PHK. Untuk mengumpulkan data dalam tesis ini dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Tesis ini menggunakan metode pendekatan kasus, yang kajian pokoknya adalah pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu keputusan. Sumber-sumber penelitian hukum yang digunakan, terdiri dari: bahan hukum primer berupa aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, bahan sekunder berupa buku-buku teks, hasil-hasil penelitian, majalah, jurnal-jurnal ilmiah dan pendapat sarjana, serta bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yang dalam hal ini peneliti menetapkan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagai tempat melakukan penelitian lapangan tersebut. Keseluruhan data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan akan ditelaah dan dianalisi secara kualitatif dan diolah menggunakan metode induktif dan deduktif sehingga pada akhirnya diperoleh solusi dari permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan putusan-putusan hakim PHI mengenai PHK yang diteliti dalam tesis ini, ada beberapa faktor penyebab terjadinya PHK tersebut, antara lain: 1. Adanya kinerja yang tidak baik; 2. Adanya penolakkan dari pekerja/buruh untuk menandatangani surat kontrak; 3. Karena kesalahan berat yang dilakukan oleh pekerja/buruh; 4. Adanya tuntutan dari pekerja/buruh untuk diangkat menjadi pegawai tetap; 5. Adanya efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan yang menyebabkan terjadinya PHK. PHK selalu memiliki akibat hukum, baik terhadap pengusaha maupun terhadap pekerja/buruh itu sendiri. Akibat hukum dimaksud adalah bentuk pemberian kompensasi upah kepada pekerja/buruh yang hubungan kerjanya terputus dengan pengusaha. Berdasarkan putusan-putusan yang dianalisis dalam tesis ini, dasar pertimbangan hakim PHI dalam pemberian kompensasi upah kepada pekerja/buruh yang di PHK adalah adanya perbuatan melawan hukum, maka hakim memutuskan pembayaran upah yang wajib dipenuhi oleh pihak pengusaha harus sesuai dengan ketentuan UMP/UMK di Sumatera Utara, kemudian dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan kekurangan-kekurangan upah pekerja/buruh, pengusaha juga berkewajiban untuk membayarkannya. Peranan hakim PHI dalam memberikan kepastian hukum terhadap kasus-kasus PHK terlihat dalam setiap putusannya. Kepastian hukum dapat berarti keharusan adanya suatu peraturan. Walaupun peraturan-peraturan mengenai hukum ketenagakerjaan tidak terhimpun dalam suatu kodifikasi, peraturan tersebut tetap dapat memberikan suatu kepastian hukum. Terkecuali Undang-Undang tidak ada mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya (sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004). Kepastian hukum dapat juga berarti memberikan perlindungan terhadap individu yang disewenang-wenangkan oleh individu lain. Pelaksanaan PHK ini seharusnya mengikuti prosedur hukum sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga pada akhirnya tidak menimbulkan perselisihan yang berakhir sampai ke pengadilan. Severance of work relations which is more known as laid-off (PHK) is the beginning of the loosing of job that will result in suffering for the workers and their families. The impact of laid-off is very complex and tends to result in dispute; therefore, the mechanism and procedure of laid-off has been regulated in such a way that the worker who have been laid-off will still get appropriate protection and their normative rights in accordance with the existing stipulation. From 1957 to present, any laid-off based dispute is handle by Central/Regional Labor Dispute Settlement Committee (P4D/P4P) under the auspices of the Department of Manpower. But, since the issuance of Law No. 2/2004 on Industrial Relation Dispute Settlement, its handling is transferred to the court of first instance (PN) where the Industrial Relation Court (PHI) is located. Before, the problem industrial relation dispute had been taking to PHI, for the first were obtained negotiation according to bipartite or tripartite. The problem looked at in this study includes the factors that cause the incident of laid-off (PHK), compensation given to the laid-off workers based on the decision made by the PHI judge, and role of PHI judge giving legal certainty to the laid-off cases. This analytical descriptive study with qualitative normative juridical research method employs the case approach method. The data for this study were obtained through collecting primary legal materials such as legal regulations found in several legal system or regulation of legislation and the decision made by the judges; secondary legal materials such as text books, research finding, magazines, scientific journals and scholars’ opinions; and tertiary legal materials such as legal materials that give a lead of significant explanation to the primary and secondary legal materials. The data in the form of legal materials were obtained through library research and field research conducted in the Industrial Relation Court (PHI). The data obtained were qualitatively analyzed and processed using deductive and inductive methods that the solution to the problems in this study was finally achieved. Based on the decisions about the laid-off made by judges of Industrial Relation Court, several causal factors of laid-off incident studied are among other things: 1. Poor performance; 2. Workers refuse to sign the work agreement; 3. Workers have made serious mistakes; 4. Workers demand to be promoted permanent employees; and 5. Company makes efficiency that result in the incident of being laid-off. Being laid-off always has its legal consequence either to the entrepreneur or to the workers themselves. Legal consequence is defined as the form of salary compensation payment to the workers whose work relation to the entrepreneur is terminated. Based on decisions analyzed in this study, the basic considerations taken by the judges of Industrial Relation Court is paying the salary compensation to the laid-off workers are if they have done something against the law. The judge decides that the payment of salary which has to be paid by the entrepreneur must be in accordance with the amount of the provincial and district minimum wage (UMP/UMK) in North Sumatera, then it is calculated based on the stipulation stated in Article 156 of Law No. 13/2003, and the entrepreneur is also obliged to pay the workers’ salary which are not yet fully paid. The role of judges of Industrial Relation Court in providing legal certainty to the cases of laid-off seen any decision they made. Legal certainty can mean there must be a regulation. Even though the regulations of Law of Manpower are not compiled in a codification, the regulations can still give a legal certainty. Unless the laws are regulated, the judges must find the law for it (according to Article 16 (1) of Law No. 4/2004). Legal certainty can also mean to protect an individual arbitrarily treated by the other individual. The implementation of laid-off should follow the legal procedure which is in accordance with the existing legislation that it will not eventually result in the dispute which ends in the court. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum ; Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum

11 Bookmarks
 · 
3,245 Views