Article

Analisis Terhadap Pengangkatan Jabatan Struktural Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Studi Pada Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan HAM Sumatera Utara)

Source: OAI

ABSTRACT 09E01921 Pembinaan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang antara lain pembinaan karier dan prestasi kerja belum berjalan secara baik, disebabkan oleh lemahnya tolak ukur yang dijadikan dasar untuk mengetahui apakah seseorang telah berprestasi atau tidak berprestasi. Salah satu tolak ukur yang digunakan selama ini yaitu Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) yang cenderung bersifat subjektif. Demikian pula halnya penempatan seseorang sering tidak sesuai jenjang karier yang dimilikinya, sehingga cenderung penempatan Pegawai Negeri Sipil tersebut berdasarkan kemauan subjektif pula. Metode penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Data pokok dalam penelitian adalah data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data terhadap data sekunder dilakukan dengan analisis kualitatif. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan. Tujuan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural adalah untuk mewujudkan aparatur negara yang berdaya guna dan berhasil guna serta sanggup dan mampu melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. Pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera Utara diketahui bahwa banyak Pegawai Negeri Sipil di Kanwil Departemen Hukum dan HAM Sumatera Utara yang pangkatnya sudah tidak bisa naik lagi. Hal ini diakibatkan tidak seimbangnya jumlah jabatan dengan Pegawai Negeri Sipil yang hendak memperebutkan jabatan tersebut, apalagi mekanisme Baperjakat tidak sepenuhnya dilaksanakan serta untuk Kantor Wilayah sendiri eselon yang paling rendah adalah eselon IV a. Kemudian proses seleksi pengangkatan jabatan struktural melalui Keputusan Baperjakat di daerah yang diusulkan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Kantor Pusat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak transparan dan sarat akan terjadinya praktek KKN. Disarankan agar proses Baperjakat dalam pengangkatan jabatan struktural di jajaran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera Utara diaktifkan kembali dimana nantinya hasil Baperjakat tersebut menjadi usulan calon pejabat struktural dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera Utara dan keputusan akhirnya ada pada Kantor Pusat Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kemudian untuk menghasilkan pejabat yang memiliki kompetensi dibidangnya disarankan kedepannya memakai mekanisme fit and proper test dan menggunakan penerapan standar kompetensi. The development provided for the Civil Servants (PNS) such as cascer development and work achievement is not yet successful because the basic measurement used to know whether or not and individual is with or without are the subjective List of job Implementation Evalution (DP3) and List of rank career background the employee has that the PNS,s placement is also based on the subjective matter. The data for this normative legal study were the secobdary data obtained through library research and field observation. The data obtained were qualitatively analyzed. The promotion of a PNS for a certain position is implemented based on the principle of professionalisme that meets the competency, work achievement, and rank which have been decided for that position and the other objective requirements disregarding sex, ethnicity, religion, race, and group. The purpose of promoting a PNS to have a structural position is to materialize effective and efficient civil servants who are able to their duties well. It is revealed that many civil servants in the Regional Office os Sumatera Utara Departement of Law and human Rights with rank that cannot be promoted any more caused by the disparity of between the number of position available and the number of PNS who want to have that position and more over the mechanisme of Baperjakat is not fully implemented and in the Regional Office Itself the lowest echelon is echelon Iva. Also, the process of selection of those who want to be promoted by the Regional Office of Departement of Law and Human Rights to the main Office of Departement of Law and Rights is not transparant and fuli of corruption, colusion and nepotisme. It is suggest that the process done by Baperjakat in the promotion of structural position in the working area of the Regional Office of Sumatera Utara Departement of Law and Human Rights be reactived that the recommendation given by Baperjakat can be used in proposing a candidate for a structural position in the final decision is in the hands of the Main Office of Departement of Law and Human Rights and the Rights of the Republic of Indonesia. To have an official who is competent in his field in the future, it is suggested that the fit and proper test currently used should be applied based on the standard competency. Prof. Muhammad Abduh, SH; Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MS; Dr. Sunarmi, SH, M.Hum

3 Bookmarks
 · 
134 Views