Article

Pelaksanaan Pembinaan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai)

Source: OAI

ABSTRACT 09E01954 Keberhasilan pembinaan narapidana setelah berada di masyarakat, sangat tergantung pada proses sosialisasi narapidana di dalam lembaga, dengan mengadaptasi nilai-nilai agama, kesusilaan dan sosial lainnya yang berlaku dalam masyarakat. Artinya, bentuk-bentuk penekanan, pemerasan dan perlakuan tidak senonoh, harus tidak terjadi dalam kehidupan Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karenanya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan hendaknya bukan dengan cara penekanan (pembalasan), tetapi perlindungan. Penelitian tentang “Pelaksanaan Pembinaan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai)” terdiri atas 3 (tiga) masalah, yaitu : Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Binjai berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; Faktor-faktor apakah yang menghambat dan mendukung dalam keberhasilan tujuan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Binjai; dan Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk menghadapi hambatan dalam pelaksanaan tujuan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Binjai. Pendekatan masalah dalam penelitian tesis “Pelaksanaan Pembinaan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai)” yang peneliti laksanakan menggabungkan pendekatan yuridis normatif dengan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menginventarisasi dan meneliti bahan kepustakaan hukum yang terkait dengan tujuan pidana, penjara, dan pemasyarakatan serta peraturan perundang-undangan lainnya. Hasil penelitian berupa banyak ditemukan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan “viktimisasi” terhadap para terpidana. Konsep Lembaga Pemasyarakatan pada level empirisnya tak ada bedanya dengan penjara. Bahkan ada tudingan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah “sekolah kejahatan”. Sebab orang justru menjadi lebih jahat setelah menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Ini menjadi salah satu faktor dominan munculnya seseorang bekas narapidana melakukan kejahatan lagi, yang biasa disebut dengan residivis. Keberhasilan upaya pembinaan, pengayoman warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sangat tergantung kepada faktor-faktor pendukung lainnya, sementara yang diketahui saat ini adalah Lembaga Pemasyarakatan menghadapi 4 (empat) permasalahan pokok, yaitu: masalah peraturan pelaksana dalam membina warga binaan yang kurang efektif; masalah personalia Lembaga Pemasyarakatan; masalah administrasi; masalah sarana fisik. Upaya yang perlu dilakukan dalam menghadapi hambatan pembinaan narapidana adalah: menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam upaya peningkatan pembinaan terhadap narapidana; adanya motivasi yang kuat di dalam pribadi petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan prinsip moralitas dan idealisme yang tinggi; upaya peningkatan kesejahteraan petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk meningkatkan loyalitas petugas dalam melaksanakan tugas; adanya moralitas yang baik dalam diri narapidana sehingga sadar bahwa narapidana adalah seseorang yang taat hukum setelah bebas; melengkapi sarana dan prasana yang dibutuhkan dalam melakukan pembinaan; dan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap narapidana melalui kesediaan masyarakat untuk menerima narapidana sebagai anggota masyarakat. Peneliti menyarankan adanya suatu pemahaman mengenai tanggung jawab pembinaan terhadap narapidana dengan semua pihak, khususnya komponen dalam sistem peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif, serta perlunya peran serta pemerintah dan pihak swasta dalam upaya menghadapi kendala yang dihadapi lembaga pemasyarakatan. Efficacy of convict construction after residing in society, very depend on process of convict socialization in institute, with the adaptation of religion values, other social and ethics going into effect in society. Its meaning, emphasis forms, unharmonious treatment and extortion, should not be happened in life Institute The Pemasyarakatan. For the reason convict construction in Institute Pemasyarakatan shall non by emphasis (retaliation), but protection. Research about “Construction Execution of According to Number Law 12 Year 1995 About Pemasyarakatan (Study in Institute The Pemasyarakatan Klas II A Binjai)” consisted of 3 (three) problem, that is : What will be construction execution in Institute of Pemasyarakatan Binjai of pursuant to Number Law 12 Year 1995 about Pemasyarakatan; Factors what pursuing and supporting in efficacy of construction target in Institute of Pemasyarakatan Binjai; and Efforts what conducted to face the resistance in execution of construction target in Institute of Pemasyarakatan Binjai. Approach of internal issue of thesis research “Construction Execution of According to Number Law 12 Year 1995 About Pemasyarakatan Study in Institute The Pemasyarakatan Klas II A Binjai)” what researcher execute to join the approach of yuridis normatif by yuridis is sosiologis. Approach of yuridis normatif done with the stocktaking and check the related law bibliography substance with an eye to crime, serve a sentence, and pemasyarakatan and also other law and regulation. Result of research in the form of a lot of found by hardness and power abuse causing viktimisasi to all punished. Concept Institute the Pemasyarakatan its level empiric nothing; there is no the difference with the prison. May even exist accusation that Institute Pemasyarakatan is badness school. People cause exactly become more virulent after serving a sentence in Institute Pemasyarakatan. This become one of dominant factor of somebody appearance is convict do the badness again, ordinary referred as with recidivist. Efficacy strive the construction, pengayoman of citizen binaan in Institute Pemasyarakatan very depended to other supporter factors, whereas knew in this time [is] Institute Pemasyarakatan face 4 (fundamental four) problems, that is: problem of executor regulation in constructing citizen binaan which less be effective; personnel problem Institute the Pemasyarakatan; administrative affair; problem of physical medium. Effort which require to be conducted in face of resistance of convict construction is : braiding cooperation with the governmental institution and Self-Supporting Institute of society in the effort make-up of construction to convict; existence of strong motivation in worker person Institute the Pemasyarakatan principally is high moralitas idealism and; strive the make-up of worker prosperity Institute the Pemasyarakatan to increase loyalitas worker in executing duty; existence of good moralitas in conscious convict it'self so that that convict is obedient somebody punish after free; equiping medium and prasana required in conducting construction; and improve the society participation to convict through society readiness to accept convict as society member. Researcher suggest the existence of an understanding of concerning construction responsibility to convict with all party, specially component in system of judicature of crime like police, public attorney, and judgement by involve the society actively, and also the importance of governmental role and also and party of private sector in the effort facing constraint faced by the institute pemasyarakatan. Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS; Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH; Syafruddin S. Hasibuan, SH, MH,DFM

3 Bookmarks
 · 
400 Views