Article

Cerai Thalak Di Bawah Tngan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Suatu Analisis Komparatif (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jantho)

Source: OAI

ABSTRACT 04006328 Cerai thalak adalah salah satu perbuatan hukum berupa pemutusan hubungan perkawinan dari pihak suami terhadap pihak istri. Dalam pasal 39 ayat (1) Undang - undang nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang undang No. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami -isteri). Dalam kenyataannya masih ada sebagian masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Jantho, Aceh Besar melakukan cerai thalak di luar Pengadilan Agama yang disebut cerai thalak di bawah tangan. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana praktek pelaksanaan cerai thalak di bawah tangan, apa faktor utama yang menyebabkan terjadinya cerai thalak di bawah tangan di wilayah hukum Pengadilan Agama Jantho Aceh Besar. Bagaimana kedudukan dan apa akibat hukum cerai thalak di bawah tangan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia serta bagaimana hukum menjatuhkan thalak di bawah tangan dan menjatuhkan thalak di depan sidang pengadilan menurut hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami praktek pelaksanaan cerai thalak di bawah tangan, faktor-faktor penyebab terjadinya cerai thalak di bawah tangan di wilayah hukum Pengadilan Agama Jantho, kedudukan dan akibat hukum cerai thalak di bawah tangan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia serta hukum menjatuhkan thalak di bawah tangan dan menjatuhkan thalak di depan sidang pengadilan menurut hukum Islam. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis yang bersifat diskriptif analitis komperatif. Yuridis normatif yaitu berusaha untuk menemukan dan mentelaah norma-norma hukum baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif di Indonesia berkaitan dengan masalah cerai thalak, sedangkan pendekatan sosiologis adalah ingin menemukan data yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi dalam masayarakat secara langsung yaitu berupa kasus-kasus cerai thalak di.bawah tangan. Adapun sifat deskriptif analitis comparatif yaitu menggambarkan bagaimana terjadinya praktek cerai thalak di bawah tangan dan memaparkan juga bagaimana cerai thalak di bawah tangan tersebut menurut hukum Islam dan hukum positif kemudian dianalisa secara comparatif (perbandingan). Data primer diperoleh melalui kuisioner dan/atau wawancara, sedang data sekunder di peroleh melalui telaah pustaka. Data tersebut dianalisa secara kuantitatif dan kualitatif secara simultan dengan metode berfikir induktif deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktek pelaksanaan cerai thalak di bawah tangan di wilayah hukum Pengadilan Agama Jantho Aceh Sesar adalah: dengan ucapan kata-kata thalak atau sejenisnya dari suami terhadap isteri, dengan cara mengirim surat thalak dan dengan cara melalui suatu majelis pertemuan di persaksikan dan dituangkan dalam bentuk surat thalak. Faktor penyebab terjadinya thalak di bawah tangan adalah meliputi faktor ekonomi, faktor pengetahuan hukum masyarakat, faktor yuridis, faktor sosiologis dan faktor adat istiadat, dari beberapa faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor sosiologis, yaitu berupa pemahaman masyarakat terhadap hukum, pengaturan tentang cerai thalak antara hukum Islam dan hukum positif di pandang sebagai suatu yang kontradiktif. Pengaturan dalam hukum positif bahwa thalak harus diklakukan di pengadilan oleh masyarakat di wilayah Pengadilan Agama Jantho dipandang sebagai hukum yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Kedudukan cerai thalak di bawah tangan menurut hukum Islam (fiqih Islam) adalah sudah sah dan diakui keberadaannya sehingga telah mempunyai akibat-akibat hukum berupa putusnya hubungan perkawinan dan akibat-akibat hukum lainnya.Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia, cerai thalak di bawah tangan tidak mendapat pengakuan dan perlindungan oleh hukum beserta akibat-akibatnya, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum sebab dilakukan tidak sesuai menurut aturan hukum. Hasil analisa, ketentuan penjatuhan thalak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam karena lebih membawa terwujudnya tujuan hukum yaitu kemaslahatan. Sebaliknya cerai thalak di bawah tangan akan lebih terbuka untuk terjadinya kemudharatan berupa tidak ditaatinya aturan hukum thalak. Atas dasar itu cerai thalak di Pengadilan Agama wajib hukumnya sedangkan, cerai thalak di bawah tangan kalaulah tidak sampai haram paling tidak.. dapat dikatagorikan makruh hukumnya. Hendaknya bagi instansi terkait agar lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitas pelaksanaan penyuluhan hukum pada masyarakat dan materi-materinya meliputi dasar-dasar falsafah hukum Islam korelasinya dengan hukum positif berkenaan dengan masalah thalak. Hendaknya peraturan hukum yang mengatur bahwa thalak hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama dapat di pertahankan karena tidak bertentangan dengan prinsif-prinsifhukum Islam. Karena itu bagi masyarakat hendaknya mematuhi dan mentaatinya. Thalak divorce is one of law act in the form of severance of marriage relation between a husband and a wife. In Article 39 point (1) Law NO.1 of 1974 and Article 65 Law No. 7 of 1989 stated that "divorce only valid if performed through a court session after the court failed to bring peace between the two sides. In fact, there is still a part of society in area of law of Agama Court of Jantho, Great Aceh, who performed divorce outside Agama Court which is called cerai thalak di bawah tangan. The main problem of this study is how is the implementation of cerai thalak di bawah tangan, what is the main factor which cause such the divorce in area of law of Agama Court of Jantho, how is the existence of such the kind of divorce, what the legal effect of cerai thalak di bawah tangan in Islamic law and positive law perspective in Indonesia, and how is legitimation of cerai thalak di bawah tangan and how is legitimating of cerai thalak in the court according to Islamic law. The aim of this study is to know and to understand cerai thalak di bawah tangan practically, causal factors of the thalak, how is existence and law effect of cerai thalak di bawah tangan according to Islamic law and positive law in Indonesia, along with legitimating of cerai thalak di bawah tangan and legitimating of cerai thalak in the court according to Islamic law. The research is conducted with normative juridical approach and sociological juridical approach which have the quality of comparative analytical descriptive. Normative juridical attempt to find and analyze legal norms either in Islamic law or positive law In Indonesia which related to Thalak divorce problem, while sociological approach attempt to find data which related to legal affair in society which directly happen in the form of Thalak divorce cases. Whereas, the characteristic of comparative analytical descriptive is describing how the divorce take place and explaining how the existence of the divorce in Islamic law and positive law perspective, then analyzed and comprised each other. The primary source obtained through questionnaire and/or interview, while the secondary source obtained through library study. Then the data analyzed qualitatively and quantitatively with deductive and inductive method. The result of study shows that there are many ways of practice of implementation of cerai thalak di bawah tangan in area of law of Agama Court of Jantho, Great Aceh, of the ways are by using utterance thalak verbally or its synonyms of husband to wife, by sending thalak massage, and through formal meeting witnessed and made in form of thalak letter. There are many causal factor of the divorce such as economic factor, perception of law of the society factor, juridical factor, and sociological factor. The most dominant one is sociological factor in the form of the misperception of the society who considers that between Islamic law and positive law are in contradiction each other. They consider the stipulation that divorce only valid if performed on court session is not suitable with Islamic law principles. The status of cerai thalak di bawah tangan is valid according to Islamic law (fiqh Islam) and admitted along with its law effect. The law effects constitute a break of marital relationship and other effect. Meanwhile, the positive law in Indonesia do not admitted such the divorce and not have protection of law along with its law effect, so that not have force of law because it is considered in contradiction with rule of law. Through analytical study could be concluded that the stipulation is not in contradiction with Islamic law principles, even it enable to create more benefit (maslahat). On the contrary, cerai thalak di bawah tangan will lead to create more disadvantages. For the reason, could be said that performing Thalak divorce through court session is obligation, while if it performed illegally, at least could be consider, although it's not forbidden, as makruh (it's better to be avoided). It's desirable that the interrelated institutions will increase the program of extension of law to society which cover the Islamic law and positive law materials of Thalak. In the future, it's hope that the stipulation to be maintained and obeyed. Prof.Dr. Rusyidi Ali Muhammad, S.H

4 Bookmarks
 · 
1,110 Views