Article

Kewenangan Polri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Source: OAI

ABSTRACT 09E01927 Upaya yang dilakukan guna memperteguh pemberantasan tindak pidana Korupsi diantaranya membuat, memperbaiki dan merevisi peraturan-peraturan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna menjerat koruptor dari jeratan hukum. Keberhasilan menjerat pelaku Tindak Pidana sangat bergantung pada aparat penegak hukum. Polri berwenang melakukan tugas Penyidikan kasus-kasus Korupsi Selain Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang menyidik kasus Tindak pidana Korupsi.. Polri melakukan tugas Penyidikan kasus-kasus Korupsi senantiasa berkordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum, untuk menghindari bolak-balik perkara secara berulang. untuk percepatan penyidikan kasus tindak pidana korupsi. Penelitian tesis ini bersifat Deskriptif-analitis, maksudnya menggambarkan/menelaah permasalahan Kewenangan Polri, Jaksa dan KPK dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi dan hambatan yuridis yang dihadapi Polri dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Jajaran Polda Sumatera Utara, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara di Medan. Kemudian dianalisis dan diuraikan secara cermat Kewenangan Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu yang menganalisis hukum secara tertulis, bahan kepustakaan dan studi dokumen dijadikan sebagai bahan utama sementara data lapangan melalui wawancara dijadikan data pendukung/pelengkap. Analisis Data, setelah semua data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), serta data pendukung dari hasil wawancara, dilakukan pemeriksaan dan evaluasi untuk mengetahui validitasnya, kemudian data dikelompokkan atas data sejenis. Data kualitatif ditafsirkan secara yuridis, logis, sistematis menggunakan metode deduktif dan induktif. Induktif maksudnya dari generalisasi berkembang dalam Kewenangan Polri sebagai penyidik Tindak Pidana Korupsi. Metode deduktif maksudnya peraturan-peraturan yang berlaku secara umum walaupun tidak pasti mutlak, namun dijadikan dasar hukum penyelesaian kasus Tindak Pidana Korupsi. Dengan menggunakan metode deduktif dan induktif, diperoleh persesuaian tentang bagaimana sebenarnya Kewenangan Polri sebagai penyidik Tindak Pidana Korupsi Hasil penelitian menunjukan Wewenang Polri sebagai Penyidik memberantas Tindak Pidana korupsi diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang melakukan Penyelidikan/Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya. Dalam melakukan Penyelidikan/Penyidikan Polri mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan tersangka Tindak Pidana Korupsi sesuai Pasal 5 dan Pasal 7 undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, dan Inpres No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Sedangkan Wewenang Jaksa adalah bertindak sebagai penuntut umum, Penyidik terhadap Tindak Pidana tertentu berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 30 Undang undang nomor 16 tahun 2004. Dibandingkan dengan KPK wewenangnya sangat luas melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi dan kasus-kasus yang ditangani menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah). Polda Sumut dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut membuat kesepakatan atas Peraturan Bersama Kepolisian Daerah Sumatra Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor Pol: PB/99/III/2007, Nomor : B-64/N.2/FD.1/03/2007 dan KEP-019/A/JA/03/2006 tentang Optimalisasi Koordinasi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Antara Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Utara dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, untuk meminimalisir tumpang tindih (overlapping) Tindak Pidana Korupsi. Hambatan-hambatan yuridis yang dihadapi Polri melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Jajaran Polda Sumut, adanya peraturan perundang-undangan tentang ijin/persetujuan yang harus dimohonkan oleh Polri dan Kejaksaan terhadap Pejabat/Instansi tertentu dalam pemanggilan/pemeriksaan saksi/tersangka tertentu dan keterangan ahli dimaksudkan Pasal 184 KUHAP. Penggeledahan atau penyitaan barang bukti, serta dalam perhitungan kerugian keuangan negara, sehingga terjadi keterlambatan dalam proses penyidikan dan juga alat bukti dapat dihilangkan pelaku/atau tersangka. The effort made to confirm the eradication of corruption crime such as legislating, correcting and revising the regulations of eradication of corruption crime is to trap the corruptors by statutory rules. The success of trapping the criminal actors is significantly relied on the apparatus of the legal practitioners. The Police has authority to make investigations of corruption cases. In spite of the Police, the Prosecutor and Corruption Controlling Commission also make investigations related to the corruption criminal cases. The Police makes investigation of the corruption cases always coordinates with the Prosecutor to avoid the repeated return of the uncompleted documents of corruption and to accelerate the investigation of the corruption criminal cases. The present study of thesis is a descriptive analysis intended to describe /assess the problem of authority of the Police, Prosecutor and KPK (Corruption Controlling Commission) in eradicating any corruption criminal case and juridical challenges faced by the Police in making an investigation of any corruption criminal cases in the juridical territory of Provincial Police of North Sumatra especially the Criminal Detective Directorate of North Sumatra in Medan. And the authority of the Police in eradicating the corruption criminal cases is then analyzed and described accurately. The approach included normative juridical method intended to analysis the law in written, library research and documentary study were used as the temporarily materials and the field data through interview were used to be supplemental one. The data either the secondary collected by library research and the supportive data collected by interview were then analyzed to test and evaluate the validity and then the data were classified in terms of the types. The qualitative data were interpreted juridically, logically and systematically using deductive and inductive methods. The inductive method means the generalization of the authority of the Police as the investigator of the corruption criminal cases. The deductive method means the regulations prevailing generally although they are not absolutely but used as the legal principles of resolution of the corruption criminal cases. Using both deductive and inductive methods, an agreement is found of how actually the authority of the Police as the investigator of corruption criminal cases. The result of the study showed that the police as the investigator of the corruption criminal cases is provided with the duty and authority by the Laws to make investigation of all the criminal cases according to the Criminal Procedure Law and other regulations. In making any investigation, the Police collects the evidence and find the indicted of any corruption criminal case according to the Article 5 and 7 of the Laws No. 8 of 1981 regarding the Criminal Law, the Laws No. 2 of 2002 regarding the Police, and the Inpres (Presidential instruction) No. 5 of 2004 regarding the Acceleration in Eradicating the Corruption. Whereas the authority of the Prosecutor is to act as the prosecutor and investigator of a certain criminal case based on the Laws in compliance with the Article 30 off the Laws No. 16 of 2004. Compared to the KPK, the authority is more comprehensive in investigation, and prosecution of any corruption case and other criminal cases related to the imposition of the nation at least of p. 10000.000.000 ( one billion rupiah). The Provincial Police of North Sumatra and The Head of Provincial Prosecutor of North Sumatra made an agreement pm the Joint Regulation of the Provincial Police of North Sumatra and the Provincial Prosecutor of North Sumatra No. Pol. PB/99/III/2007, No. B.64 / N. 2 / FD. 1 / 03/2007 and KEP-019/A/JA/03/2006 regarding the Optimalization in coordination of Eradicating the Criminal Cases between The Provincial Police of North Sumatra and the Provincial Prosecutor of North Sumatra to minimize a possible overlapping in eradicating the corruption criminal cases. The juridical challenges faced by the Police in investigating the corruption criminal cases in the juridical territory of Provincial Police of North Sumatra included the existence of the regulation for application of acceptance that should be applied by the Police and the Prosecutor to certain authority /institution to subpoena /investigate the indicted / witness and statement of an expert as stipulated in the Article 184 of the Criminal Code. Seizure of the evidences, and calculation of financial lost of the nation that inhibit the investigation process and even the possibility of disposing the evidences by the actor / the indicted. Prof. Dr.Bismar Nasution, SH, MH; Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS; Dr. Sunarmi, SH, M.Hum

14 Bookmarks
 · 
1,262 Views